Tuntut UMP, Ratusan Massa KASBI Kepung Kantor DPRD Banyuasin

Tuntut UMP, Ratusan Massa KASBI Kepung Kantor DPRD Banyuasin

472
0
SHARE

BANYUASIN, (WN) – Jelang kenaikan BBM, lebih kurang 600 orang massa dari Kongres Aliasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan menuntut kenaikan UMP 2015.

Massa menolak usulan penetapan UMP 2015 oleh dewan pengupahan Provinsi Sumsel sebesar 1.974.346, angka tersebut berdasarkan nilai KHL terendah diderah OKU Timur hanya di satu pasar induk.

Sementara. KASBI Sumsel telah melakukan survey pada kabupaten yang sama di tiga pasar induk dan rata- rata nominalnya di atas Rp 2 juta.

Korlap pengungjukrasa, Urmin Halim dan Sumarjo Saragi mengatakan pemerintah sebentar lagi akan menaikan harga BBM dengan nilai tidak sedikit, dan dipastikan berimbas pada melonjak harga 9 bahan pokok.

“Untuk kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah anak -anak, perawatan kesehatan ditambah lagi regulasi pemerintah dalam RPP pengupahan yang menyatakan bahwa kenaikan UMP akan dilakukan 2 tahun sekali, jelas ini adalah pembunuhan hidup buruh/ pekerja dan keluarganya”, ujar Urmin.

Maka dengan tegas KASBI Sumsel beserta seluruh SBA-SBA nya menuntut Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yakni,

1.Tolak Politik Upah Murah
2.Upah Layak SumseL 146
3.Tolak RPP Pengupahan
4.Tangkap dan adili pengusaha nakal yang tidak taat UU
5.Tolak Kenaikan BBM
6.Hapuskan sistem uang kuliah tunggal, Realisasi pendidikan gratis
7.Hapuskan sistem kerja Out Sourcing/ kontrak / ahli daya
8.Lawan Union Busting.
9.Bentuk Dewan Pengupahan
10.Laksanakan pasal 33 UUD 1945

Heriyadi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Praksi PAN yang menemui massa mengatakan dewan siap memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan massa KASBI , tetapi masih menunggu alat kelengkapan dewan terlebih dahulu. “Saat ini tunggu pelantikan ketua dewan, agar semua tutuntan dapat ditampung dikomisi 4,” ujarnya.

Sedangkan, Yos Karimudin Kadisnakertrans Kabupaten Banyuasin mengatakan, untuk itu pihaknya kan mengumpulkan pengusaha guna membentuk dewan pengupahan. Namun pihaknya belum bisa memastikan. “Sebenarnya perjanuari Dewan pengupahan sudah harus terbentuk, kemungkina tahun depan baru bisa, tapi kita tetap akan merujuk ke UMP walau dewan pengupahan belum di Banyuasin belum terbentuk tahun ini. (Efri)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY