SUPRIYATNO DAN ANDRI DIAM SAJA “Aparat Hukum Didesak Usut Anggaran Pemeliharaan...

SUPRIYATNO DAN ANDRI DIAM SAJA “Aparat Hukum Didesak Usut Anggaran Pemeliharaan Daerah Irigasi”

224
0
SHARE
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL

BANDUNG, (WN) – Beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi bencana kekeringan sawah irigasi di beberapa daerah di Jawa Barat, banyak faktor penyebab areal persawahan yang mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan petani merugi/gagal panen.

Salah satu faktor yang hampir tiap tahun menghantui para petani karena kurangnya suplai air dari pengairan irigasi yang tak berfungsi baik diakibatkan karena adanya kerusakan pintu-pintu air, kerusakan bendungan , adanya endapan sedimentasi tanah atau karena tembok irigasi yang sudah termakan usia, rusak dan jebol .

Pemerintah pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahun menganggarkan dana operasional dan pemeliharaan untuk daerah irigasi persawahan dengan harapan tidak ada lagi para petani mengalami gagal panen karena buruknya fasilitas irigasi, namun apa dikata jika angaran-anggaran operasional dan pemeliharaan daerah irigasi baik dari APBD maupun APBN yang jumlahnya ratusan milyar disinyalir masuk kantong pribadi para pengelola kegiatan. Dugaan ini tak berlebihan jika kita menilik langsung apa yang sesungguhnya terjadi dengan proyek pemeliharaan daerah irigasi .

Beberapa saat lalu Harian Warta Nasional melihat kondisi langsung di Kabupaten Sukabumi tepatnya di Daerah Irigasi Ciletuh, disana didapati keterangan dari salah seorang Petugas UPTD Dinas Pengairan Sukabumi bernama Mahmudi. Mahmudi menuturkan, perbaikan dinding saluran irigasi dadaerahnya hanya menghabiskan dana sebesar Rp 40 juta, yang tersebar di 5 Desa, di kecamatan Ciemas.

Namun anehnya Mahmudi tidak tahu sumber dana pemeliharaan tersebut, karena yang dia tahu bahwa dana tersebut berasal dari pihak balai PSDA Sukabumi. “ Ya tahun sebelumnya didaerah irigasi Ciletuh belum pernah ada dana yang dianggarakan untuk perbaikan irigasi baru tahun ini saja,” ujar Mahmudi.

Sementara sebagaimana diketahui bahwa sistem pengairan Daerah Irigasi Ciletuh, bergantung pada Bendung Ciletuh yang mampu mengairi sebanyak 7429 hektare persawahan. Namun saat ini kondisi Bendung Ciletuh terdapat sedimentasi (endapan) tanah yang cukup tinggi (2-3) meter dengan panjang sekitar 60 meter dalam bentangan.

Sedangkan sistem pengerukannyapun hanya dilakukan secara manual oleh beberapa orang yang saat ini sudah berjalan hampir 1 bulan lebih.

Menurut keterangan masyarakat dilokasi Bendung Ciletuh, bahwa sudah lebih dari 4 tahun Bendung Ciletuh tidak ada pengerukan atau normalisasi. “Baru sekarang Bendung Ciletuh, ada kegiatan pengerukan itupun dilakukan secara manual tidak menggunakan alat berat.
Pemerintah pusat melalui anggaran belanja negara (APBN) telah menggelontorkan miliaran rupiah dana untuk diproyeksi pada komponen pengembangan dan pengelolaan jaringan daerah irigasi (DI), rawa dan jaringan pengairan lainnya terutama pada sub bidang pemeliharaan Daerah Irigasi .

Dibawah Kasatker Andri Heryanto Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat mendapat alokasi APBN 2014 sebesar Rp.132 Milyar untuk belanja Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di seluruh Jawa Barat yang dilaksanakan secara swakelola yang dibagi menjadi 3 wilayah / 3 PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ), PPK Wilayah I Dany E Hidayat ST, MAP, PPK Wilayah II Toto Dwiyanto, SP1, PPK Wilayah III H.Sohandi, ST, MM, diketahui pada tahun anggaran (TA) 2014 dana pemeliharaan untuk DI irigasi Ciletuh dialokasikan sebesar Rp.1,5 miliar.

Dana pemeliharaan itu diperuntukkan bagi pengairan sawah seluas: 3.378 hektare. Namun sepertinya tidak ada pekerjaan sigfnifikan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia, berdasarkan penelusuran Harian Warta Nasional dilapangan, sehingga diduga terjadi kegiatan fiktif sangat dimungkinkan , ini hanya salah satu cermin dari banyaknya Daerah Irigasi yang ada di Jawa Barat, selain wilayah garapannya yang sangat luas rata-rata daerah irigasi ini juga lokasinya sangat jauh dipelosok sehingga jauh dari pengawasan.

Untuk mengorek langsung keterangan dari penanggung jawab kegiatan Harian Warta Nasional berusaha menemui langsung Andri Heryanto Kasatker Dinas PSDA Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan , ditemui Warta Nasional dikantornya beberapa waktu yang lalu , namun Andri tidak berada ditempat. Dilakukan konfirmasi secara tertulispun hingga berita ini dimuat Andri tidak juga memberikan jawaban atau penjelasan.

Menurut salah seorang staf-nya kalau surat konfirmasi yang disampaikan kepada pimpinannya tersebut (Andri-red) tidak bisa dijawab oleh atasannya, dengan alasan bahwa Andri, saat ini sedang mengikuti Diklat selama 4 bulan. “ Ya surat dari Tim Media, yang ditujukan untuk Bapak (Andri-red) tidak akan di jawab karena beliau sedang mengikuti kegiatan Diklat selama 4 bulan,” ujar staf tersebut.

Begitu juga dengan Supriyatno Kepala Dinas PSDA saat dihubungi (SMS-red) melalui telepon selulernya, tidak memberikan jawaban.

Ditempat terpisah, Rahmat Hakim peneliti dari Lembaga Kajian Belanja Anggaran ketika dimintai tanggapannya mengatakan, proyek-proyek Kementerian PU ataupun OPD PU didaerah baik kabupaten/kota maupun provinsi sangat rentan terjadinya korupsi , biasanya temuan BPK maupun BPKP kalau kita amati banyak proyek ditemukan adanya pengurangan volume maupun spesifikasi teknis , itu tentunya sangat berpengaruh dari kwalitas/hasil pekerjaan itu sendiri dan kerugian negara sudah ada.

“Untuk proyek pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola juga rentan disalahgunakan jika pengawasannya kurang karena inikan sifatnya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, jika mau fair libatkan pengawasan dari masyarakat, jangan anti terhadap kritik dan masukan apalagi jika ada temuan masyarakat seharusnya ditindaklanjuti,” jelas Rahmat.

Jika ada masyarakat yang menemukan penyimpangan proyek dan diduga ada korupsi disertai dengan bukti-bukti “ , lembaganyapun siap untuk melakukan pendampingan melaporkannya ke aparat penegak hukum, tegasnya. ( ANANG )

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY