SKB Urung Dicabut, Perusakan Masjid Ahmadiyah Terulang Lagi

SKB Urung Dicabut, Perusakan Masjid Ahmadiyah Terulang Lagi

336
0
SHARE

Jakarta, (WN) – Perusakan terhadap Masjid Ahmadiyah kembali terulang lagi. Kali ini terjadi di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (23/5/2016) dini hari.

Bentuk tindak pidana terhadap kelompok minoritas yang didasari oleh pandangan diskriminatif dipertanyakan. Negara kemana, kenapa SKB tidak dicabut saja ?.

Ketua Setara Institute Hendardi mengecam tindakan perusakan tersebut karena mendirikan tempat ibadah adalah hak konstitusional warga yang dijamin oleh UUD 1945,” ujar Hendardi saat dihubungi, Senin (23/5/2016).

Hendardi menjelaskan, tindakan kekerasan yang berdasar pada pandangan diskriminatif terhadap minoritas muncul justru karena dipicu oleh kebijakan Pemerintah.

Ia menganggap, ada kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak mampu melindungi minoritas dan malah menjadi pemicu terjadinya tindakan diskriminatif.

Menurut Hendardi, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi terhadap Ahmadiyah.

Salah satu ketetapan dalam SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

“Diskriminasi terhadap Ahmadiyah juga diperkuat dengan adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah yang terbit pada 2008,” kata Hendardi.

Selain itu, Hendardi menambahkan, jika mengacu pada SKB No.199 Tahun 2008, maka masjid-masjid yang sudah ada tidak boleh dirusak, karena yang dilarang dalam SKB tersebut adalah menyebarluaskan ajaran Ahmadiyah.

Sementara dalam kasus di Kendal, masjid Ahmadiyah telah berdiri sejak lama bahkan memiliki IMB sejak awal dibangun pada tahun 2003, jauh sebelum SKB dikeluarkan.

“Seingat saya kasus perusakan masjid Ahmadiyah ini adalah yang ke-114,” pungkasnya.

Berkaca pada kasus-kasus intoleransi selama ini, Hendardi mendesak pemerintah mencabut SKB tersebut karena menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan diskriminatif.

“Sejak dulu kami selalu menyatakan SKB itu salah satu sumber masalah utama dan terus menuai korban, karena itu harus dicabut,” ujar Hendardi. (Wilson Pasaribu/Jenri Sitorus/red)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY