Seluruh Direksi PT. Banten Global Development Dipecat Rano Karno ?

Seluruh Direksi PT. Banten Global Development Dipecat Rano Karno ?

280
0
SHARE

BANTEN, (WN) – Plt.Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno, telah mengambil keputusan memecat seluruh Direksi PT Banten Global Developmen (BGD) terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kerugian negara atas penyertaan modal sebesar Rp.314,6 milyar.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh Direksi PT Banten Global Development (BGD) harus diganti semuanya. Adapun jajaran Direksi PT BGD di jabat oleh Direktur Utama (Dirut) Shaleh MT dan tiga Direksi lainnya sebagai mantan pejabat di Pemprov Banten, Shaleh MT juga salah satu mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten.

Rano Karno mengatakan, ada 10 alasan yang menjadi pertimbangan untuk mengganti seluruh jajaran Direksi. Karena pihak PT Banten Global Development tidak bisa menjalankan administrasi nya dengan baik.

Rano menegaskan bahwa hasil dari temuan-temuan terhadap PT BGD tetap menjadi tanggung jawab Direksi yang lama. Karena laporan pertanggungjawaban tidak bisa diterima. Akan tetapi hasil temuan-temuan BPK RI itu tidak bisa melepas tanggungjawab nya.

Pemberhentian Direksi PT BGD tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) No 40 tahun 2007.

“Direksi bisa diberhentikan oleh pemegang saham dan akan segera menentukan penggantinya, PT BGD tentu nya belum bisa dibubarkan, karena PT BGD sudah terikat kerja sama dengan pihak ketiga. Bukan berarti kerja sama yang sudah terjadi harus dibatalkan, karena sudah terikat dalam perjanjian, dan hal ini harus di benahi.

Di tempat terpisah Ketua Komisi III DPRD Banten Budi Prajogo mengaku belum mengetahui secara resmi adanya pemberhentian direksi PT BGD tersebut. Yang jelas kami mendorong agar BGD ke depan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional.

Karena BGD sendiri milik BUMD, dan PT BGD sendiri belum memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Daerah Prov.Banten dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal yang telah diberikan.

Memang PT BGD harus benar di benahi dan di evaluasi, karena kita juga harus mengacu pada UU No 40 tahun 2007. Direksi bisa diberhentikan oleh pemegang saham dan akan segera menentukan penggantinya, ungkapnya. (NENG)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY