Satu Persatu Pejabat BPJ Bina Marga Dijebloskan ke Penjara

Satu Persatu Pejabat BPJ Bina Marga Dijebloskan ke Penjara

596
0
SHARE

BANDUNG, (WN) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terus melakukan pemantauan terkait kasus dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Jabar.

Seperti diketahui, Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Engkos Kostaman sudah dilakukan penahanan di Rutan kebon Waru Bandung  seiring dengan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (BPJ) Wilayah III Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Jawa Barat.

Perlakuan serupa dilakukan terhadap M. Gunaedi, ST.MSi (48). Kasi Pemeliharaan Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan wilayah III Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Jawa Barat itu dijebloskan ke Rutan Kebon Waru Bandung setelah dijemput paksa (23/4).

Penjemputan paksa oleh pihak Kejaksaan dilakukan setelah Gunaedi tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik selama 3 (tiga) kali. Karena tidak hadir juga, maka Kajati Jabar memerintahkan penjemputan paksa sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No. PRINT-96/O.2/F.d 1/12/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Terasangka kasus korupsi bersama dengan pimpinannya , Engkos Kostawan yang diduga sebesar sementara Rp 8 Milyar tersebut ditemukan Tim dari Kejari Kota Cimahi. “Setelah sekitar 1 hari diincar keberadaannya di daerah Cihanjuang Kota Cimahi, Gunaedi lalu dibawa paksa oleh Kepala Kejaksaan Negri Kota Cimahi Ery Eryana, SH dan Tim” kata sumber Media Bangsa.

Awalnya Gunaedi enggan dibawa oleh Tim Penyidik dengan alasan ada wartawan. Namun setelah wartawan “seakan pergi” dari depan ruang penyidikan, tersangka bersedia dibawa. Sementara itu, kepasrahan terlihat dari tersangka dan Tim Penasehat Hukumnya, Heri Gunawan, SH. “Itu kewenangan penyidik untuk menahan Gunaedi” ujar pengacara yang ditunjukkan oleh kasi Pemeliharaan BPJ III DBM Provinsi Jabar itu.

Kasus korupsi di BPJ wilayah III DBM Provinsi Jawa Barat seperti diungkap Kasi Penkum Kejati Jabar, Suparman, SH., MH sebelumnya bahwa terdapat kerugian Negara diduga sebesar Rp 8 milyar dari total Rp 24 milyar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Wilayah III pada tahun 2013.

Kasus tersebut berawal dari adanya dana untuk memelihara jalan dan Jembtan di Wilayah III DBM jabar yang meliputi daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. Sebesar Rp 9 milyar digunakan untuk belanja pegawai sedang Rp 15 milyar untuk belanja modal.

Biaya pemeliharaan jalan sebesar Rp 24 milyar seharusnya yang digunakan untuk pemeliharaan 100 titik tapi kenyataannya hanya 50 titik yang dikerjakan. Unsur kesengajaan untuk menghilangkan jejeak diketahui dalam laporan EK yang menyatakan telah mengerjakan 100 titik padahal hanya 50 titik. Selain itu pelaku telan menyunat volume pekerjaan. Ketebalan aspal yang seharusnya 4 cm Cuma 2 cm yang sudah jelas menyalahi ketentuan dalam spesifikasi.

Kasus korupsi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang. “Tidak mungkin korupsi dilakukan oleh 1 (satu) orang, dengan Engkos Kostawan jadi tersangka, pasti ada orang lain yang ikut serta,” Kasi Penkum Kejati Jabar itu. Penyidik telah mengenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikorjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (red/Sitorus)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY