Saat-saat Kritis di Balik Pecahnya Golkar

Saat-saat Kritis di Balik Pecahnya Golkar

357
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Perselisihan di dalam Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono semakin meruncing. Agung telah mengumumkan susunan kepengurusan versi musyawarah nasional di Jakarta. Sementara itu, Aburizal mendaftarkan susunan pengurus versi Musyawarah Nasional Golkar di Bali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedua kubu mengklaim bahwa kepengurusannya adalah yang sah. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menyebut Golkar di ambang kehancuran. “Sudah jelas keruntuhannya,” katanya saat dihubungi Senin, 8 Desember 2014.

Berikut ini enam tanda-tanda runtuhnya Golkar:

1. Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Munas

Nurdin Halid ditunjuk sebagai Ketua Munas IX Golkar di Bali. Penunjukkan dilakukan saat rapat pleno di kantor pusat Golkar di Slipi, Senin, 24 November 2014. Politikus Golkar Agun Gunandjar menuding penunjukkan Nurdin sebagai langkah memuluskan jalan Aburizal.

Nurdin disebut-sebut sudah mengatur segala persiapan dan mengkondisikan pengurus daerah. Saat munas versi Ical berlangsung tersebar rekaman suara mirip Nurdin. Dalam rekaman tersebut, Nurdin mengarahkan para peserta pertemuan untuk kembali memilih Aburizal sebagai Ketua Umum. Cara yang ditempuh Nurdin dengan mengarahkan peserta menguasai Tata Tertib Munas Golkar.

Menurut Nurdin, hanya Ical yang dapat menyatukan partai-partai yang tergabung dalam koalisi tersebut. “Kalau yang mimpin Pak Prabowo bisa solid, bisa tidak,” ujarnya. Nurdin menganggap pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan sebelum munas berlangsung.

2. Bentrokan di Slipi

Massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar menyerbu kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin, 24 November 2014. Saat itu, Aburizal baru saja mengumumkan Nurdin sebagai ketua panitia munas. Sekaligus menetapkan jadwal musyawarah di Bali. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga tokoh senior partai, menyebut kejadian ini pertama kali dalam sejarah berdirinya partai itu.

Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, menuding masa tersebut sengaja dikerahkan untuk mencitrakan bahwa AMPG adalah kelompok anarkis. “Saya pegang bukti mereka suruhan Aburizal,” ujarnya. Idrus Marham membantah jika kubu Aburizal yang menggerakkan masa ini. Ia mengaku tidak tahu-menahu soal bentrokan tersebut.

3. Mahkamah Partai Pecat Aburizal

Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi membekukan kepengurusan Aburizal. Ia menuturkan langkah itu diambil untuk menyelamatkan partai. Kepengurusan kemudian diambil alih oleh Agung Laksono dibantu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menyebut pemecatan tersebut tidak resmi. “Tidak sesuai dengan anggaran dasar partai,” katanya Rabu, 26 November 2014. Ketua Golkar Tantowi mengatakan surat penyelenggaraan rapat pleno harus diteken ketua umum dan sekretaris jenderal, serta dibuka oleh ketua umum. Bila ketua umum tidak hadir akan ditunjuk seseorang untuk mewakilkan.

4. Kubu Aburizal Tetap Gelar Munas di Bali

Aburizal cs menggelar Musyawarah Nasional IX Golkar di Bali pada akhir November 2014. Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar tidak hadir di dalam musyawarah tersebut. Aburizal menang secara aklamasi setelah Airlangga Hartato yang dianggap mewakili kubu Agung Laksono mundur. Sebanyak 534 pengurus daerah memilih Aburizal semua.

5. Kubu Agung Percepat Munas

Mengetahui manuver kubu Aburizal, kubu Agung langsung memajukan jadwal munas menjadi awal Desember 2014. Padahal mereka awalnya merencanakan munas digelar Januari 2015. Anggota tim penyelamat Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan waktu pelaksanaan munas diputuskan dipercepat dengan pertimbangan Undang-Undang Partai Politik. Aturan pemerintah mewajibkan setiap partai melaporkan hasil munas ke pemerintah dalam kurun waktu tertentu sejak hasil itu diputuskan.

“Dalam kurun waktu tujuh hari, pemerintah harus sudah memberikan jawaban, apakah menerima atau tidak menerima hasil munas itu,” kata Agun. Menurut Agun, ini akan menjadi masalah jika munas tetap dilaksanakan Januari. “Januari itu masa yang terlalu lama, sementara mereka akan melaporkan hasil munas dalam tempo tujuh hari, dan pemerintah akan melakukan penetapan,” ujar Agun.

6. Daftar ke Kementerian Hukum

Kubu Aburizal dan Agung Laksono mendaftarkan kepengurusan partai mereka masing-masing ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin, 8 Desember 2014. Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, berharap Menteri Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Partai Golkar versi Aburizal.

Perwakilan kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengatakan susunan pengurus yang didaftarkan lebih ramping dari milik kubu Aburizal. “Sesuai mufakat ketua umum terpilih dan peserta munas, jumlah seluruh pengurus harian dan biro tak lebih dari 100 orang,” katanya. Ia mengaku sudah memasukkan berkas ke Kementerian. (SP/tMPO)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY