Saat Razia, Polisi Ajak Damai Pelanggar Dengan Rp 20 Ribu

Saat Razia, Polisi Ajak Damai Pelanggar Dengan Rp 20 Ribu

209
0
SHARE

JAKARTA,(WN) – Citra Kepolisian kembali tercoreng, polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru melemahkan hukum. Dengan bermodalkan 20 ribu saja para pelanggar lalu lintas dapat terbebaskan, oknum kepolisian yang hanya menguntungkan perutnya saja tak jauh berbeda dengan para koruptor.

Seperti yang terjadi di jalan Kamal Raya Cengkareng Jakarta Barat, saat menggelar razia cipta kondisi dalam hasil pantauan dilapangan dilokasi razia pada malam, seorang pengendara motor bebek yang melanggar kurang lengkapnya surat-surat kendaraan langsung menegur, ia mengatakan “Bang melanggar gak, kalo melanggar langsung aja damai dia mau kok, saya melanggar terus saya kasih 20 ribu, dia (Polisi) gak bilang apa-apa lagi”.

Dengan mudahnya polisi dihargai dengan 20 ribu oleh pelanggar lalu lintas, bagaimanapun juga pelanggar lalu lintas seharusnya diberikan surat tilang bukan untuk mengajak damai dengan memberikan uang, bahkan sampai jauh berbeda nilainya dengan persidangan di pengadilan.

Ulah oknum seperti ini seharusnya diberikan tindakan tegas, karena jika dibiarkan akan berlarut-larut masuk dalam kantong pribadinya, dan pasti para pelanggar menjadi terbiasa melakukan damai ditempat.

Kejadian serupa juga terjadi di JL. Kapuk Raya sejumlah aparat kepolisian yang berjumlah 8 anggota saat melakukan operasi Cipkon (Cipta Kondisi). Mereka menggunakan mobil dinas dengan kode pintu 3006 dan 3001 saat para wartawan ingin mengkonfirmasi pihak kepolisian yang dikomandoi oleh Topik yang berpangkat Ipda, ia langsung merespon dengan emosi sampai-sampai ia menantang para wartawan.

“Kalian mau adu kuat dengan kami” dengan gaya bicara menantang seperti itu tanpa melihat adanya batasan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pasalnya saat operasi para polisi di Jl. Kapuk Raya tidak dilengkapi tanda-tanda adanya operasi seperti plang operasi,surat perintah. Karena takut akan dimuat dimedia mereka langsung meninggalkan lokasi, entah apa karena ia berseragam lantas kebijakan yang ada dapat dilanggar dengan situasi yang tanpa masyarakat ketahui bahwa itu adalah pelanggaran hukum.

Bukan hanya itu masyarakat juga perlu menegur bila memang ada ulah oknum seperti mengajak berdamai ditempat dalam arti oknum tersebut menawarkan bisa lolos dengan syarat memberikan uang yang mungkin bervariasi nilainya, kita berhak menegur dan menolaknya sebab uang yang kita berikan akan masuk dalam kantongnya bukan untuk membangun Negara. Maka kita meminta saja agar ditilang jika memang benar melanggar maka dari tilangan tersebut akan masuk dalam kas Negara melalui persidangan di pengadilan.(AKASH)

 

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY