Robohkan Tower Telekomukasi Milik PT Protelindo di Kampung Sukamaju

Robohkan Tower Telekomukasi Milik PT Protelindo di Kampung Sukamaju

482
0
SHARE

BANDUNG, (WN) – Sejumlah warga masyarakat Padalarang mendesak Bupati Bandung Barat untuk memerintahkan petugas Satpol PP merobohkan proyek tower telekomunikasi di Kampung Sukamaju, RT 2 RW 6, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Soalnya, pembangunan tower itu tidak berizin.

“Kami warga masyarakat Padalarang meminta ketegasan dari bapak bupati untuk berani membongkar tower telekomukasi yang tidak mengantongi izin, karena sebagai bentuk pembelajaran kepada pengusaha agar tidak semena-mena menganggu pemukiman warga,” ujar Rahmat, warga Padalarang kepada Harian Warta Nasional, Selasa, (17/2/2015).

Informasi Harian Warta Nasional menyebutkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat telah meminta PT Protelindo menghentikan pembangunan tower telekomunikasi tersebut karena berdiri tanpa mengantongi kelengkapan izin, hal itu disampaikan Kepala Seksi Pengendalian Bangunan DCKTR KBB Ayi Kurnia kepada wartawan.

Menurut Ayi Kurnia, surat teguran sekaligus panggilan kepada PT Protelindo telah disampaikan untuk meminta penjelasan mereka. Sebab, pembangunan tower yang telah berlangsung sekitar seminggu itu tidak memiliki izin mendirikan bangungan. Padahal, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, bangunan gedung dan bangunan gedung wajib memiliki IMB sebelum melakukan pembangunan.

Oleh karena itu, lanjut Ayi, perusahaan yang melakukan pembangunan tower tersebut diminta untuk mengurus perizinannya. DCKTR pun meminta agar segala kegiatan pembangunan tower dihentikan. “Sesuai aturan, langkah pemberhentiannya itu ada tiga tahap. Setiap tahap ada tenggat waktu seminggu. Kami ingin mendorong agar pengelola lebih dulu membereskan proses perizinan, sebelum melakukan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Pelaksana Pengendalian Lapangan DCKTR KBB Maman Suherman, pembangunan tower itu pun mesti melalui kajian teknis. Dalam hal ini, pihak pengembang harus memperhitungkan struktur bangunannya.
“Kan harus dihitung beban angin, beban muatan, terus izin prinsipnya harus ditempuh. Kami lakukan validasi bagi seluruh warga yang menandatangani izinnya. Radius izin prinsip itu harus disesuaikan dengan tinggi bangunan,” jelas Maman.

Menurut dia, hingga saat ini DCKTR belum memperoleh penjelasan dari pihak pengelola tower. “Kami juga tidak tahu pemilik bangunan yang akan didirikan tower. Kemungkinan yang tinggal di situ itu mengontrak,” ujarnya.

Pembangunan tower di pemukiman padat penduduk yang tak jauh dari Jalan Raya Padalarang itu menuai keresahan bagi sejumlah warga. Pasalnya, tower itu akan dibangun di atas rumah warga.
Carles Ahmad, salah seorang warga, mengaku khawatir pembangunan tower dapat membahayakan warga. Apalagi, setelah ditanyakan ke desa, kecamatan, maupun DCKTR, pembangunan tower tidak memiliki izin.“Saya khawatir tower itu akan membahayakan kita. Soalnya, bangunan tower itu akan berdiri di atas permukaan rumah warga, setinggi 20 meter,” tuturnya.

Meskipun begitu, sejumlah warga lainnya mengaku telah memberikan lampu hijau atas pembangunan tower itu. Kepada warga sekitar, perusahaan memberikan kompensasi uang supaya tower boleh dibangun. (Sitorus)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY