Rakyat Wacanakan Pembubaran DPR

Rakyat Wacanakan Pembubaran DPR

604
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terbelah. Kini muncul dualisme kepemimpinan di DPR, satu dikomandoi Koalisi Merah Putih (KMP), satu lainnya bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kisruh kepemimpinan di DPR mengundang prihatin sekaligus kecewa. Bahkan, kini muncul wacana di masyarakat, “sekalian saja Parlemen dibubarkan”.

Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), melakukan ‘constitutional complaint’ terhadap seluruh anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Constitutional complaint ini adalah hal baru dan merupakan sebuah terobosan dalam dunia tata negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi sebagai puncak penyelesaian permasalahan ketatanegaraan berwenang untuk memutuskan putusannya berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan jurisprudensi,” kata Ayat Hadiyat dari LBH Pendidikan lewat siaran pers, Rabu (5/11).

Ayat menambahkan, dengan adanya dualisme kepemimpinan di DPR, perselisihan yang terjadi di antara anggota legislatif telah mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan penuh melalui pemilihan legislatif. Menurutnya, perselisihan yang dipertontonkan melalui media massa tidak dapat diterima sebagai pendidikan politik yang baik bagi generasi muda bangsa indonesia. “Perselisihan yang terjadi dapat mengganggu kinerja anggota legislatif untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat,” katanya.

Maka dengan ini, lanjut Ayat, mereka beranggapan anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat. Mereka pun menuntut Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPR dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilu ulang tingkat DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. kepala daerah dan presiden. “Bahwa dikarenakan hal ini sangat mendesak maka harus segera dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucapnya.

Definisi constitutional complaint secara bebas adalah pengaduan warga negara ke MK karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU No 24 Tahun 2003 tentang MK tak memasukan constitutional complaint sebagai kewenangan MK. Selama ini, salah satu kewenangan, MK sebatas menguji undang-undang dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang, ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, mewacanakan pembubaran DPR. Dua kubu di DPR, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sama-sama bersifat arogan. “Sebaiknya dibubarkan saja (DPR), dua-duanya sudah sangat arogan. Saya melihat ada cara praktek otoriterisme di DPR,” ujar Jeirry Sumampow di Jakarta, Rabu.

Sikap arogan terlihat dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Kemudian pada pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang berujung munculnya dua kubu pimpinan DPR. “Cara-caranya sangat kasar, tak diberi kesempatan bicara. DPR kerjanya bicara mewakili rakyat. Kalau bicara saja enggak bisa, mic sudah mati itu sudah berbahaya,” terangnya.

Sedangkam Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sepakat dengan wacana pembubarab DPR. “Ya tak bisalah, kalau kau punya rumah sedikit bertengkar, emangnya rumah kau mau bubarin. Tidak kan. Selesaikan dulu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

JK mengatakan, meskipun pertengkaran itu sudah berlarut, pembubaran Parlemen bukanlah solusi. Kisruh di DPR tetap harus diselesaikan dengan baik. JK berharap, anggota Dewan tetap menjadikan musyawarah sebagai solusi pemecahan masalah. Penyelesaian harus dilakukan secara baik dan adil. Apalagi, sejatinya DPR adalah milik bersama seluruh anggota, bukanlah milik beberapa pihak. “Jadi, tidak ada yang lebih dan kurang dari pada yang lainnya,” tandas pria asal Makasar, itu.

DEKRIT PRESIDEN DI INDONESIA

Secara tidak langsung spekulasi mengenai pembubaran DPR munujuk pada sejarah Dekrit Presiden Soekarno yang membubarkan konstituante. Apa referensi tersebut tepat? Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno, sebagai kepala negara, mengeluarkan Dekrit Presiden yang bertujuan menyelesaikan kebuntuan dalam merumuskan undang-undang dasar.

Pernyataan utama dari Dekrit adalah dibubarkanya Badan Konstituante hasil Pemilihan Umum Desember 1955, kembalinya konstitusi kepada UUD 1945, penarikan UUD 1950, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945. Saat itu pula, berakhirlah masa kerja Badan Konstituante dan sekaligus pula sistem pemerintahan parlementer.

Inisiatif utama dari Dekrit ini sepertinya tidak hanya berasal dari Presiden Soekarno (yang dalam masa genting ini sebenarnya sedang berada di Jepang), walaupun sangat mungkin diinspirasikan oleh beberapa pidato Soekarno untuk membubarkan parlemen pada tahun 1956. Dalam catatan sejarah, yang paling menonjol mengambil inisiatif ini ada tiga kelompok, yakni Angkatan Darat (dengan tokohnya Nasution), partai yang disokong oleh militer (IPKI), dan partai-partai yang ada dalam parlemen dan badan konstituante. Selain itu ada juga peran pembantu yang dilakonkan oleh PM Djuanda.

Usaha yang paling penting dari pengkondisian bubarnya konstituante ini adalah mosi pembubaran konstituante yang diajukan oleh IPKI dalam sidang konstituante yang terakhir, serta usulan dekrit presiden yang diajukan oleh BKSPM (Badan Kerja Sama Pemuda dan Militer) dan kawat Jenderal Sungkono (Anggota terkemuka dari Persatuan Veteran 45) kepada Presiden Soekarno. (Son/ Berbagai Sumber)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY