Rakyat Gugat ke MK Minta DPR Dibubarkan

Rakyat Gugat ke MK Minta DPR Dibubarkan

551
0
SHARE

OLEH : REKSON H PASARIBU
PEMRED HARIAN WARTA NASIONAL

Sumpah atau janji anggota DPR baru saja diucapkan. Kini pertarungan tak berkesudahan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi tontonan wajah asli para wakil rakyat kita. Secara terang, publik menyaksikan hasrat haus kekuasaan, dan tudingan miring lainnya yang mengikuti perilaku anggota DPR yang baru terpilih pada periode 2014-2019.

Kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mencerminkan budaya politik yang tidak sehat. Mereka yang dipilih oleh rakyat justru sibuk berebut kekuasaan. Atas dasar itu, sejumlah LSM yang tergabung di Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), melakukan ‘constitutional complaint’ terhadap seluruh anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk “Membubarkan DPR-RI”.

Constitutional Complaint ini adalah hal baru dan merupakan sebuah terobosan dalam dunia Tata Negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai puncak penyelesaian permasalahan ketata-negaraan berwenang untuk memutuskan putusannya berdasarkan Undang-Undang ataupun berdasarkan Jurisprudensi. Gugatan Constitutional Complaint diajukan ke MK, hari ini, Selasa, (4/10).

Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Perselisihan yang dipertontonkan melalui media massa tidak dapat diterima sebagai pendidikan politik yang baik bagi generasi muda bangsa Indonesia. Maka dengan ini kami beranggapan anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat, demikian disampaikan Amar DPR.

Politik balas dendam yang dipertontonkan oleh KMP di tingkat legislatif masih terus terjadi dan hanya berfokus pada persoalan menguasai kursi dan posisi. Padahal ada yang lebih mendasar dari semua itu, yakni bagaimana akomodasi politik dapat terealisasi dan publik yang diwakili tidak terluka oleh pertarungan politik yang terjadi.

Polemik ini semakin kompleks karena masing-masing pihak tak menunjukkan iktikad baik untuk mencari solusi terbaik bersama (win-win solution). Sampai pada konteks ini, sudah seharusnya beberapa pihak terkait turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini. Sebab, bila tidak, citra DPR di mata publik semakin terpuruk dan pada titik tertentu lembaga ini akan digugat legitimasinya oleh rakyat. Caranya?

Akar masalahnya muncul dari dualisme kepengurusan PPP. Sehingga, sama-sama mengklaim antara KIH dan KMP untuk menjadi mayoritas mengemuka. Artinya, sampai ada keputusan tetap dari PTUN, dasar dari pendapat kedua kubu menjadi terbantahkan, sehingga tak satu pun kubu berhak mengklaim memiliki alat kelengkapan Dewan yang sah.
Pimpinan DPR dan MPR sudah seharusnya lebih aktif membuka komunikasi politik untuk mencari titik temu dari perseteruan antara KIH dan KMP, bukan malah masuk ke dalam konflik. Hal ini penting karena setelah terpilih, para pimpinan ini bukan lagi mengayomi partai atau kelompoknya, tapi berdiri di atas kepentingan semua. Sampai pada titik ini, akan muncul sebuah pertanyaan krusial: apakah prinsip kebersamaan, kebijaksanaan, dan musyawarah mufakat masih ada dalam politik Indonesia? (**)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY