Rakyat Berharap KPK Dapat Menuntaskan Kasus Ketua DPR

Rakyat Berharap KPK Dapat Menuntaskan Kasus Ketua DPR

431
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Belum genap 24 jam menjabat Ketua DPR RI, Setya Novanta, sudah banyak desakan dari berbagai lapisan masyarakat yang datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan status Setya Novanta sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, Setya Novanta telah merusak citra DPR karena masalah hokum. “Setya Novanta merupakan satu di antara pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ujar Samad, Kamis (2/10).

Setya Novanta sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait sejumlah kasus yaitu, kasus PON Riau sebagai saksi kasus suap Proyek Penambahan Biaya Arena Menembak Riau, yang menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

Kedua, Setya Novanta diperiksa KPK dalam kasus Akil Mochtar sebagai saksi suap gratifikasi dan pencucian uang terkait sengketa Pilkada, ketiga adalah KPK memeriksa Setya Novanta terkait kasus pengadaan e-KTP di Kemendagri.

Jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1999, nama Setya Novanta disebut dalam kasus korupsi pengalihan tagihan (cessie) Bank Bali. Di mana Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) meneken perjanjian cessie ke BDNI dan BUN. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Setya adalah Direktur Utama PT Era Giat Prima ketika itu.‎

Pengadilan pun menganggap ada tindak pidana korupsi dalam cessie Bank Bali. Gubernur Bank Indonesia saat itu, Syahrir Sabirin dan petinggi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pande Lubis menerima hukuman penjara karena dinilai Majelis Hakim terbukti bersalah atas kasus itu. Mereka dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mencairkan klaim tagihan Bank Bali kepada BDNI.
ketua dpr

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah membeberkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana politisi Partai Golkar itu sejak tahun 1999. “Kami menduga, jangan-jangan dia (Setya), statusnya (sebenarnya) tersangka korupsi,” ujar anggota badan pekerja ICW, Emerson Yuntho, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014).

Dari data yang diperoleh ICW, Setya diduga pernah menjadi tersangka dalam skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Pada tahun 2010, Setya juga diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton.

Selain itu, mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin, yang menjadi tersangka dalam kasus proyek pembuatan E-KTP, menyebutkan keterlibatan Setya dalam kasus itu. Tak hanya itu, nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.

Menurut Emerson, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari kejaksaan soal status hukum Setya, termasuk apakah kasus yang menjeratnya pada tahun 1999 tersebut tidak dilanjutkan lagi.
Sementara itu, Koordinator ICW Abdulah Dahlan mengatakan, pemilihan ketua DPR kali ini seharusnya menjadi momentum perubahan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang pada pemerintahan sebelumnya melibatkan banyak anggota Dewan.

“Harusnya, masa sekarang ini digunakan untuk membangun citra dan trust parlemen, perlu mengubah atau menurunkan aktor-aktor penting untuk menjawab problem korupsi,” ujar Abdulah.
Dengan dipilihnya Setya sebagai ketua DPR, menurut Abdulah, hal itu justru membuat komitmen DPR dalam memberantas korupsi dipertanyakan.

“Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi kalau nama pimpinannya saja disebut-sebut dalam kasus korupsi,” kata Abdulah. Dalam waktu dekat, ICW menurut rencana akan segera mendatangi KPK untuk menanyakan status pimpinan DPR yang diduga terkait kasus korupsi. (Wilson/tim)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY