PT. DIPP Dituding Sewa Oknum Brimob Untuk Teror Petani Sawit

PT. DIPP Dituding Sewa Oknum Brimob Untuk Teror Petani Sawit

128
0
SHARE

DELI SERDANG, TANJUNG MORAWA, (WN) – Keberadaan aparat kepolisian di sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dituding sebagai pemicu terjadinya konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan PT. Duta Inti Palma Perkasa (DIPP).

PT. DIPP yang berkantor di Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menyewa delapan oknum anggota Brimob Polda Jambi bersenjata lengkap sebagai jasa pengamanan. Sejak keberadaan polisi sewaan, teror kepada para petani sawit, warga Desa Mekar Sari, Desa Batu Putih dan Desa Pematang Pulim sering terjadi. Para petani dibuat ketakutan saat menggarap lahannya.

Bentrokan antara petani dengan polisi sudah sering terjadi, sebelumnya dikabarkan sebanyak enam petani yaitu Nurdin (35), Fahmi (32), Saiful (46), Munawir (30), Suhen (35) dan Agus (27) mengalami luka tembak yang cukup serius, keenamnya dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Raden Mattaher Kota Jambi, sekitar 250 KM dari Kabupaten Sarolangun.

Suyitno selaku Juru bicara kelompok petani sawit, didampingi kuasa hukumnya, Tomy Sontosa SH, mengatakan para petani sawit banyak yang mengalami trauma dan ketakutan diteror aknum Brimob. Para petani masih trauma berat atas kejadian penembakan sebanyak enam orang petani di Kabupaten Sarolangun. Sekarang para oknum Brimob masih terus menangkapi para petani dengan tuduhan mencuri sawit. Padahal, para petani memiliki sertifikat yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun, ujar Suyitno.

Selain itu, masyarakat dilarang memasuki areal perkebunan sawit walaupun mereka memiliki Surat Sertifikat Tanah dari BPN Kabupaten Sarolangun. “Kalau ada petani mengarap mau lahannya justru dituduh mencuri sawit oleh PT. PT. Duta Inti Palma Perkasa dan langsung ditangkapi oknum Brimob, ujar Suyitno.

Atas rangkaian peristiwa tersebut Suyitno CS bersama rekan-rekannya dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Jakarta untuk mengadukan masalah tersebut ke DPR-RI dan ke Presiden Jokowi, karena masalah ini tidak bisa lagi di selesaikan di tingkat Daerah dan harus di tingkat pusat katanya, karena penangkapan terhadap petani sawit di Kabupaten Sarolangun, merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), karena merampas kemerdekaan orang lain untuk mencari nafkah, ungkapnya.

Sutrisno menambahkan bahwa pada awalnya PT. DIPP menjalin perjanjian kerjasama Pola Kemiteraan di dua Desa yakni Desa Durian Mas dan Desa PSM Poyo Lebar dengan sistim bagi hasil untuk mengkelola lahan masyarakat guna di kelola oleh pihak perusahaan dengan membuat pembangunan perkebunan Sawit seluas lebih kurang 3000 hektar dengan perincian 25% buat masyarakat dengan di potongan biaya Operasional, 25% untuk perusahaan dan 50% biaya operasional.

Seiring dengan perkembangan di Desa tersebut, oleh pemerintah dan masyarakat setempat di lakukan pemekaran Desa menjadi Lima Desa yakni : Desa Durian Mas, Desa PSM Poyo Lebar, Desa Batu Putih, Desa Pematang Pulim dan Desa Mekar Sari.

Kemudian pihak PT. DIPP menggandeng ke lima Desa tersebut untuk menjalin kerjasama Pola Kemiteraan untuk mengkelola Lahan masyarakat guna Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan membentuk Koperasi Unit Desa ( KUD ), dan pihak PT. Melakukan pekerjaan dengan mulai pembersihan lahan, Pembibitan, Penanaman hingga penjualan dan masyarakat hanya terima bersih 25% dari hasil penjualan. Dan kontrak kerjasama pun di lakukan hingga tahun 2030, jelas Sutrisno.

Namun di tengah perjalanan sebagian masyarakat dari Desa Batu Putih, Desa Pematang Kulim dan Desa Mekar Sari Mulai resah dan tidak nyaman atas kerjasama tersebut, sehingga masyarakat meminta perjanjian kerja sama tersebut di tinjau ulang, karena di nilai tidak saling menguntungkan, karena tidak ada titik temu sehingga konflik masyarakat dengan PT. DIPP tidak terhindarkan.

Kemudian oleh Pihak keamanan dan Pemerintah setempat lokasi perkebunan tersebut dinyatakan sebagai “Status Guo” dan bebarapa tahun kemudian pihak PT DIPP kembali menguasai lahan perkebunan tersebut dengan mengantongi ijin baru dari Bupati Sarolangun dengan SK No. 07 tahun 2011 tentang Pemberian ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemiteraan dengan Masyarakat.

Kemudian Perjanjian Kerjasama yang lama di Refisi ulang dengan perhitungan 30% untuk masyarakat, 30% untuk perusahaan dan 40% untuk biaya Operasional, dan perjanjian kerjasama yang baru di tanda tangani di kantor Bupati Sarolangun bersama sejumlah KUD, tutur Sutrisno.

Humas Polda Jambi yang membidangi Media Kompol Wirnanto ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya terkait hal tersebut hingga kini belum ada jawaban, Anggota Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala Ph.D.M.Sc. ketika dikonfirmasi melalui ponselnya terkait aktifitas 8 oknum anggota Brimob Polda Jambi dengan bersenjata lengkap berada di perkebunan sawit, hingga kini belum tersambung. ( Harry / Harjo )

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY