Proyek di Tanjab Barat Tidak Mencantumkan Volume, Konsultan dan Nilai Anggaran Proyek

Proyek di Tanjab Barat Tidak Mencantumkan Volume, Konsultan dan Nilai Anggaran Proyek

269
0
SHARE

TANJABBARAT, JAMBI (WN) – Kita menyambut baik di era keterbukaan informasi tidak hanya memberi banyak manfaat kepada publik, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kontrol ketika lembaga-lembaga pengawas seperti perlemen, ormas, penegak hukum mampu beperan dengan baik.

Maka kita sangat memahami ketika masyarakat bertanya-tanya dan resah atas ketidak trasnparan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat masalah papan proyek. Publik curiga terjadi apa-apa di balik keengganan lembaga tersebut untuk mencantumkan volume, konsultan dan nilai anggaran proyek.

Birokrasi atau lembaga negara yang tugas utamanya melayani masyarakat mestinya menggunakan transparasi sebagai bentuk pertanggung jawaban karena mereka digaji oleh Negara yang memungut pajak dari masyarakat.

Transparasi seharusnya sudah menjadi bagian penting dalam kamus Birokrasi kita, sayang masih banyak hal penting yang diputuskan dengan tidak Transparan alias diam-diam karena motif-motif tertentu di situlah patut di duga adanya peluang korupsi /fee proyek, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pungli, pemerasan dan berbagai tindak kejahatan yang merugikan Negara, ujar Muhammad Arsyad Maksyum kepada wartawan.

Memang benar tidak semua hal bisa di putuskan secara transparan ada hal-hal strategi yang tidak mungkin dibuka ke hal keamanan dan rahasia Negara yang kalau dibuka akan mengancam keselamatan Negara.

Penolakan mencantumkan volume, konsultan dan nilai proyek adalah tindakan yang sulit di terima publik rakyat tindakan ini juga melanggar undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,rakyat sebagai pemilik proyek berhak tau volume, konsultan dan nilai proyek, “nilai proyek sesungguhnya kan bisa dihitung, “ujarnya.

Di negara yang menerapkan sistim demokrasi, tranparasi keterbukaan adalah bagian penting yang tidak boleh terabaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik harus di putuskan secara transparan kepada masyarakat, keterlibatan publik dalam mengontrol proses pengambilan keputusan bukan lagi pilihan,melainkan sudah menjadi kewajiban.

Jika masih banyak di temukan ketidak transparan di negara yang mengkalim sebagai negara Demokrasi, berarti pemerintahnya belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan sepenuh hati, transparasi bukanlah sesuatu yang Given tapi harus diperjuangkan terus menerus, ujar nara sumber. (A.F)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY