POLDA JAMBI DITUDING LINDUNGI LUHUT SILABAN, UMAR IBRAHIM, DKK

POLDA JAMBI DITUDING LINDUNGI LUHUT SILABAN, UMAR IBRAHIM, DKK

515
0
SHARE

11 JAMBI,(WN)- Akitivis Antikorupsi, Muhammad Arsyad Maksyum, menyebut Kepolisian Daerah Jambi telah diintervensi dalam penuntasan kasus korupsi APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002 dan 2003.

Ia mempertanyakan, di saat H. Machluddin Achmad sudah di vonis 1 tahun 2 Bulan penjara pada hari senin tanggal 19 Desember 2005, dan adik kandungnya, Syarifuddin, SE, divonis 2 Tahun penjara pada hari kamis tanggal 28 Desember 2006 dalam kasus korupsi APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002 – 2003, mengapa rekan H. Machluddin Ahmad dan Syarifuddin, SE, wakil – wakil ketua DPRD, Luhut Silaban dan Umar Ibrahim, yang disebut ada kaitannya dalam kasus itu masih melenggang bebas.

Di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, semua saksi dan alat bukti menyatakan Luhut Silaban dan Umar Ibrahim terlibat dalam kasus itu karena juga sebagai koordinator Panitia Anggaran DPRD Tanjung Jabung Barat. Tapi kenapa fakta yang sudah sedemikian terang tidak membuat Polda Jambi meneruskan proses hokum Luhut Silaban dan Umar Ibrahim sebagai tersangka? Apalagi yang kurang? Akhirnya ini menimbulkan kecurigaan ada apa gerangan? Tanya Muhammad Arsyad Maksyum di Kuala Tungkal, kemarin. Pada W.N.

Ia menduga fungsi penegakan hukum Polda Jambi telah diintervensi kekuasaan.Beradasarkan data yang diterima Panja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah DPR RI melalui sekretariat Komisi III DPR RI, data Kepolisian RI yang berjudul “Data Tipikor anggota DPRD Terkait PP110/2000, Periode Tahun 2003 s/d 2005,” kasus di Provinsi Jambi, kasus DPRD Kabupaten Tanjab Barat, 4 tersangka, P21.

Informasi yang diterimanya, berkas perkara atas nama tersangka Luhut Silaban dan Umar Ibrahim telah dikembalikan Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk dilengkapi, ternyata sampai saat ini Penyidik belum melengkapi dan belum menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum.

“ Menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Seharusnya kasus Korupsi APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanjab Barat Tahun Anggaran 2002 dan 2003 sudah lama tuntas. Tapi itu kalau Polda Jambi kerja benar,” ungkap Muhammad Arsyad Maksyum. Di Kuala Tungkal

Muhammad Arsyad Maksyum, mengatakan H. Machluddin Ahmad dan adiknya Syarifuddin, SE telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan Polda Jambi soal dengan keterlibatan Luhut Silaban, Umar ibrahim, dan kawan-kawan. Namun, ia mempertanyakan mengapa Polda Jambi memberi perlakuan hukum berbeda terhadap Luhut Silaban, Umar Ibrahim, dan kawan-kawan.

“ Sehingga saya kira ada yang melindungi Luhut Silaban, Umar Ibrahim, dan kawan-kawan. Saya tidak mau menuduh siapa namanya, tapi bisa dilihat siapa yang menangani kasus tersebut,” ungkap Muhammad Arsyad Maksyum.

Ia kembali membuka resume fakta persidangan yang dijalani adiknya di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dalam catatannya tidak satupun saksi yang membantah keterlibatan Luhut Silaban dan Umar Ibrahim di Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjab Barat. Dalam catatannya, Luhut Silaban dan Umar Ibrahim menerima tunjangan dan bantuan kesejahteraan, biaya kesehatan, tunjangan hari raya, dan uang sewa rumah.

Muhammad Arsyad Maksyum merujuk pada keterangan bendaharawan rutin di sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Puji Astuti di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Saat itu Puji Astuti mengaku pada tahun 2002 dan 2003 telah membayarkan uang sewa rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, bantuan kesejahteraan, dan tunjangan hari raya bagi pimpinan dan anggota DPRD Tanjung Jabung Barat. Atas perintah Sekwan kemudian membayarkan tunjangan kesehatan dalam bentuk uang tunai dan Puji Astuti juga diperintahkan sekwan untuk membayarkan uang-uang sesuai yang ada di APBD.

Setiap Puji Astuti memberikan uang sewa rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, dan bantuan kesejahteraan serta tunjangan hari raya. Puji Astuti hanya meminta bukti penerimaan uang berupa kwitansi penerimaan uang dari pimpinan dan anggota dewan.

“ Tidak pernah menerima bukti pertanggungjawaban pengguna uang sewa rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, bantuan kesejahteraan dari pimpinan dan anggota dewan, hanya mempunyai kwitansi penerimaan uang dari pimpinan dan anggota dewan, hanya mempunyai kwitansi penerimaan uang dari pimpinan dan anggota dewan, ujar Puji Astuti kala itu.

Sekwan yang dimaksud Puji Astuti ialah Drs. Johanes Chan menjabat sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat sejak tahun 1995.“ Selama pedang hukum tumpul, selama Negara dan masyarakat bersikap masa bodoh atau permisif, selama itu pula pemberantasan korupsi hanyalah ilusi besar, Polda Jambi tidak hanya terpukau menangkap kakap untuk memoles citra, tetapi yang teri pun patut diciduk jika ikut bersekongkol merampok uang rakyat, “ komentar Muhammad Arsyad Maksyum. pada W.N. (AF)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY