Persulit Izin Domisili, Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Layak Dicopot

Persulit Izin Domisili, Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Layak Dicopot

903
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Kepala Seksi Satlak PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kelurahan masih ditemukan mempersulit pelayanan perizinan, tidak menerima berkas permohonan perizinan dan tidak menandatangani dokumen izin sesuai kewenangannya. Salah satunya adalah Aryo Martanto selaku Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Sehingga warga mengancam akan melaporkan Aryo Martanto kepada Walikota Jakarta Utara dan kepada Kepala BPTSP DKI Jakarta meminta supaya Aryo Martanto di copot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi PTSP.

Itu terjadi akibat buruknya pelayanan PTSP di kelurahan yang dikeluhkan sejumlah warga, salah satunya adalah Hermanto, warga yang tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT 01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

“Awalnya saya menyewa salah satu kontor di Jalan Perintis kemerdekaan kepada PT. DY dan saat dibuat perjanjian sewa, semua izin dari PT. DY sangat lengkap, ada Akta Pendirian, Domisili, NPWP, TDP, SIUP, PKP dan lainnya. Artinnya, PT.DY mengantongi semua izin di alamat yang saya sewa itu, “ ujar Hermanto.

Namun, kata Hermanto, setelah saya menempati kantor itu, saya dipersulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dari Aryo Martanto selaku Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading, ujarnya.

Padahal, syarat pengantar saya dari RT/RW, KTP, NPWP, Pembayaran PBB Tahun Terakhir, Akta Pendirian Perusahaan sudah diberikan kepada Aryo Martanto sebagai syarat untuk mendapatkan izin domisili dari kelurahan.

Yang terjadi, Aryo Martanto tidak menerima berkas saya, dia juga tidak membantu saya untuk mendapatkan izin domisili. Ternyata pembentukan PTSP cuma untuk mempersulit pelayanan, saya berharap PTSP dibubarkan saya, ujar Hermanto.

Hermanto menambahkan, dalam waktu dekat ini, dia akan melaporkan Aryo Martanto kepada Gubernur DKI Jakarta, kepada Kepala BPTSP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kepada Kepala PTSP Kantor Wali Kota Jakarta Utara meminta agar Aryo Martanto diganti dengan pejabat yang prorakyat dalam pelayanan, ujar.

Sementara Aryo Martanto saat ditemui Harian Warta Nasional mengaku tidak takut dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta. “Silahkan saja dilaporkan, Izin domisili di Jalan Perintis Kemerdekaan tidak akan diberikan”, ujar Aryo. (Son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY