Periksa Semua Ijazah Pejabat dan Tutup Universitas

Periksa Semua Ijazah Pejabat dan Tutup Universitas

346
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Fenomena ijazah palsu tengah menjadi buah bibir. Maraknya praktek jual beli ijazah palsu diyakini sudah berlangsung sejak lama yang membuat kita semakin prihatin dengan dunia pendidikan di Indonesia.

Masalah yang sudah lama berlaku ini supaya tidak berulang pada masa depan. Maka Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjalankan siasat memeriksa ulang ijazah semua pejabat negara tanpa pandang bulu serta menutup semua Perguruan Tinggi (PT).

Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam meminta agar pemeriksaan ijasah dilakukan tanpa pandang bulu mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR hingga semua pejabat negara di bawahnya.

“Tindakan tegas itu akan membuat pemerintah dianggap serius dalam menangani permasalahan ini. Jika tidak seperti itu, fenomena yang sudah sejak lama terjadi ini akan terus terulang ke depannya. Makanya tidak pandang bulu, semuanya dari Presiden sampai ke bawah diaudit kembali. Termasuk juga DPR dan menteri-menteri, eselon, Gubernur, Walikota, Bupati, semuanya. Kalau ada yang pegang beri sanksi tegas,” ungkap Ridwan, di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir berjanji akan segera mencabut izin dan menutup semua Perguruan Tinggi (PT) yang diduga “menjual” ijazah palsu. “Minggu depan saya akan ada pengumuman sekolah tinggi mana saja yang akan ditutup atau dalam pengawasan, yang sudah jelas terbukti melakukan praktik ijazah palsu,” kata Nasir, Sabtu kepada wartawan, (30/5/2015).

Menurut Nasir, saat ini sudah mengaudit perguruan tinggi yang ada. Ada sekitar 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu.

Ke-18 perguruan tinggi tersebut terdapat di wilayah Jabodetabek dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu perguruan tinggi dimaksud termasuk sebuah perguruan tinggi di Bekasi. Perguruan Tinggi tersebut memberikan ijazah sarjana strata 1 (S1) kepada penerimanya yang tidak mengikuti proses perkuliahan.

Pihak pengadu melaporkan bahwa mahasiswa hanya mengikuti kuliah setahun dua tahun sudah bisa memperoleh ijazah S1 dengan membayar sejumlah uang. Selain perguruan tinggi tersebut, berdasarkan pengaduan, ada beberapa perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) yang mengeluarkan ijazah palsu S1. “Ijazah palsu adalah ijazah yang diberikan kepada para lulusannya tanpa perlu mengikuti proses perkuliahan yang lazim,” ujar Nasir.

Sementara di Kupang, berdasarkan pengaduan, ijazah S1 para lulusan sebuah universitas tidak diakui. Hal ini terjadi karena ijazah sarjana S1 tersebut ditandatangani oleh rektor yang gelar doktornya dinilai tidak sah. Rektor salah satu universitas di Kupang mengaku memperoleh gelar doktor (S3) dari Berkeley University di Jakarta, yang merupakan cabang dari Amerika Serikat (AS). Sementara yang di AS dikenal dengan nama University of California, Berkeley.

Setelah diteliti, universitas tersebut (Berkeley University cabang Jakarta) pun ternyata tidak pernah ada di Jakarta. “Jangankan gelar doktor yang tidak sah, bila ada guru besar yang melakukan plagiasi, maka gelar guru besarnya langsung saya cabut,” kata Nasir.

Sedangkan, anggota DPR dari Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, yang dilaporkan ke MKD terkait penggunaan gelar palsu terancam kena sangsi. Frans dilaporkan oleh mantan stafnya, Denti Noviany Sari, karena telah dipecat dan menganggap pemecatannya sewenang-wenang serta tanpa alasan yang jelas. Denty juga melaporkan Frans yang pernah menyuruhnya membuat kartu nama palsu dengan gelar doktor. Padahal, Frans belum menyelesaikan gelar doktoralnya di Universitas Satyagama.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap agar universitas bodong yang menerbitkan ijazah palsu ditindak secara tegas. Bahkan, dia ingin agar kegiatan belajar mengajar di universitas tersebut dihentikan. “Bagi universitas yang bodong harus betul-betul diberantas, ditutup jangan sampai kita melaksanakan pendidikan yang tidak betul dan tidak sesuai aturan,” kata Agus di Gedung DPR.

Sementara, ketika ditanya adakah anggota dewan yang menggunakan ijazah palsu, dia pun tak mengetahuinya secara rinci. Sebab, andai ada anggota dewan yang menggunakan ijazah palsu, untuk di lingkungan dewan mungkin dampaknya tidak begitu luas. Berbeda halnya jika ijazah palsu digunakan untuk kepentingan lain.

Anggota DPR Komisi X Reni Marlinawati mengapresiasi sidak yang dilakukan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ke kampus yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. “Ini momentum yang tepat bagi Menteri untuk melakukan bersih-bersih. Saya dorong Menteri untuk terus lakukan seperti ini, jangan cuma ijazah palsu, tapi fokus juga terhadap program studi dan perguruan tinggi yang bermasalah,” kata Reni.

Menurutnya, fenomena ijazah palsu cukup meresahkan. Apalagi, hampir semua instansi  menjadikan gelar akademik sebagai acuan dalam mecari tenaga kerja profesional maupun non-profesional. Ijazah palsu bisa merusak citra kalangan profesional. “Ijazah masih jadi standar minimal untuk menguji kompetensi seseorang. Maraknya ijazah palsu, tentu merusak pasaran dunia profesional,” tambah dia.

Reni mendukung langkah pemerintah menindak tegas perguruan tinggi yang terbukti melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Tak hanya itu, sanksi juga harus diberikan kepada pemilik ijazah palsu. “Gelar yang didapat dari kampus yang tidak berijin, bisa dicopot gelarnya,” ujarnya. (Son/Berbagai Sumber)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY