Pengesahan RUU Pemilu Diharapkan Lewat Musyawarah Mufakat

Pengesahan RUU Pemilu Diharapkan Lewat Musyawarah Mufakat

356
0
SHARE

Jakarta, (WN) – Pemilu adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sebuah undang-undang pemilu yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR harus selaras dengan semangat tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Pansus RUU Pemilu DPR Johny G Plate dalam seminar bertajuk “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegitas” yang diterima Harian Warta Nasional, Sabtu (29/4/2017).

“Kalau manifestasinya partai politik atau hak kedaulatan kepentingan kelompok maka tujuan pemilu itu sendiri tidak akan tercapai secara baik,” ucap Johny.

Maka dalam penyusunan RUU pemilu, lanjutnya, NasDem lebih mementingkan tercapainya manifestasi kedaulatan rakyat itu dengan melahirkan UU yang terlaksana secara efektif dan produktif

“Agar kehadiran UU ini bisa menghasilkan konsolidasi demokrasi Indonesia jauh lebih baik,” tutur Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI ini.

Lebih jauh Johny memaparkan, RUU yang akan diterapkan dalam pemilu serentak 2019 mendatang memiliki kerumitan tersendiri. Apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan one man five vote dalam waktu bersamaan. Hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah.

“Jadi bukan one man one vote lagi, tetapi satu orang itu bagaimana memberikan suaranya kepada lima calon; capres, caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota serta DPD di waktu bersamaan,” cetusnya.
Johny menambahkan, setidaknya ada tiga landasan yang dipegang oleh tim pansus dalam penyusunan RUU. Tiga landasan itu adalah faktor yuridis formal, filosofis dan sosiologis.

Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan, ada 18 pembahasan krusial di RUU tersebut. Di antaranya terkait presidential threshold, parliament threshold, metode konversi suara, alokasi dan pembagian daerah pemilihan (dapil), dan sistem pemilihan (proporsional terbuka atau tertutup).

“Dalam penyelesaiannya kita berharap jangan melalui keputusan voting, tetapi melalui musyawarah mufakat. Dan itu, jika tidak cukup diselesaikan di tingkatan pansus atau tingkatan fraksi  maka perlu dibicarakan di antara pimpinan partai politik masing-masing, karena ini terkait dengan kebijakan partai,” tuturnya.

Selain Johny, seminar yang dilaksanakan oleh Fraksi Partai NasDem ini menghadirkan lima narasumber dari fraksi lain, di antaranya Sarmidji (PDIP), Agun Gunandjar (Partai Golkar), Ahmad Riza Patria (Partai Gerindra),  dan Sutriyono (PKS). (Hermanto)

 

 

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY