Pemilihan Ketua DPR dan MPR Berbasis Dendam Menyeret Bangsa ini ke Perpecahan

Pemilihan Ketua DPR dan MPR Berbasis Dendam Menyeret Bangsa ini ke Perpecahan

93
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Mekanisme pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR) dengan sistem paket membahayakan demokrasi di Indonesia. Soalnya, tidak lagi mengedepankan musyawarah mufakat. Jika itu terjadi, mengancam perpecahan diantara anak bangsa.

Pengajar ilmu politik & pemerintahan Unpad Bandung, Muradi, menegaskan manuver politik Koalisi Merah Partai (KMP) untuk menyapu bersih kepemimpinan di parlemen baik DPR maupun MPR adalah bentuk politik balas dendam.

Bahkan, kata Muradi, upaya menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah bentuk ekspresi negatif yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya politik bangsa.

“Selama langkah politik negatif tersebut dipraktikkan maka selama itu pula bangsa ini berada di situasi yang sulit,” ungkap Muradi, Senin (6/10/2014).

Praktik menang dengan segala cara dan tak mau mengakui kekalahan, tandas Muradi, adalah bentuk politik purba yang meniadakan hakikat berbangsa dan bernegara serta konstitusi di NKRI.

Seharunya, kata dia, momentum pemilihan pimpinan DPR dan MPR serta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK harus dimaknai sebagai kemenangan bangsa indonesia dan rakyatnya untuk maju terus mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Karena itulah, menurutnya, mekanisme kontrol sebagaimana yang didengungkan oleh partai pendukung Prabowo-Hatta harus dilakukan dengan cara-cara yang semestinya dalam trias politika.

“Bukan melakukan penjegalan atas nama manuver politik purba, apalagi secara terbuka melawan kehendak rakyat yang memilih calon legislatif dan presidennya dengan kemenangan yang dilegitimasi oleh pilihan sadar rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Muradi menilai praktik menang dengan segala cara dan tak mau mengakui kekalahan adalah bentuk politik purba yang meniadakan hakikat berbangsa dan bernegara serta konstitusi. “Selama langkah politik negatif tersebut dipraktikkan, maka selama itu pula bangsa ini berada di situasi yang sulit,” kata dia.

KMP, lanjut dia, yang mendengungkan-dengungkan akan menetapkan mekanisme kontrol pemerintahan melalui parlemen harus dilakukan dengan cara-cara yang semestinya dalam trias politik, bukan melakukan penjegalan atas nama manuver politik purba. “Apalagi rakyat yang memilih calon legislatif dan presidennya dengan kemenangan yang dilegitimasi oleh pilihan sadar rakyat,” ujar dia. (Son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY