PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DI TANJAB BARAT MUBAZIR

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DI TANJAB BARAT MUBAZIR

223
0
SHARE

jambi TANJAB BARAT (WN) – Proyek pembangunan infrastruktur air bersih dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Tanjab Barat yang dianggarkan dengan Pola multi years atau tahun jamak pada 2008 – 2010 dengan total nilai Rp. 408 miliar mubazir.

“Kini, proyek infrastruktur air bersih tersebut terbangkalai dan tidak bisa difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air bagi puluhan ribu hingga ratusan ribu warga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi,” ucap salah seorang Putra Tanjab Barat, Muhammad Arsyad.

Proyek infrastruktur air bersih itu ialah pengadaan dana Pemasangan Pipa, Pembuatan Reservoir atau Bak Penampungan serta Pengadaan Dan Pemasangan Water Pump yang di danai APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian, pada tahun 2008 dianggarkan Rp. 111 Miliar, 2009 sebesar Rp. 160 miliar dan 2010 sebesar Rp. 137 miliar.

Pembangunan infrastruktur air bersih Tebing tinggi – Kuala Tungkal, pemasangan pipa dirancang mulai dari Desa Teluk Pengkah, Tebing Tinggi, melewati hutan tanaman Industri (HTI) PT. Wira Karya Sakti, Desa Seyerang, Desa Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan hingga ke Desa Parit Panting, Kecamatan Bram Itam.

“Pemasangan pipa dari Teluk Nilau menuju Parit Panting terputus sepanjang hampir 4 kilometer. Sebagian pipa pun tidak tertanam sempurna kedalam tanah. Beberapa batang pipa yang tak terpasang sempat di tumpuk begitu saja di Termina Pembengis Kuala Tungkal sebelum di pinah ke workshop Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat di Pematang Lumut,’ kata Muhammad Arsyad.

Reservoir atau bak penampungan air direncanakan di bangun di lokasi sumber air baku Desa Teluk Pengkah, Desa Teluk Nilau dan Desa Parit Panting. Namun Reservoir di Desa Teluk Nilau baru dikerjakan sebatas lantai dan dinding, tanpa tutup, sehingga terkesan seperti bak sampah besar. Sedangkan reservoir di Parit Panting tampak miring. Demikian pula dengan mesin water pump, mesin yang semestinya terpasang dibeberapa titik lokasi itu kini seperti barang usang dilapangan parkir Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat.

Sudah empat tahun lebih masa pengerjaan proyek itu berakhir, tetapi air yang diharapkan dari hulu Sungai Pengabuan tak kunjung masuk kerumah-rumah penduduk. Pipa-pipa hitam ukuran besar tidak terpasang keseluruhan dan dibiarkan berserakan. Sebagian yang sudah terpasang tampak tidak sempurna, nongol kepermukaan tanah. Reservoir atau bak penampungan air pun dibiarkan bagai tong sampah raksasa. Mesin pemompa dan penyedot air yang sudah dibeli kini diparkir di gedung Dinas Pekerjaan Umum. Kenapa bisa proyek bernilai ratusan miliar itu terbengkalai ? ungkap Arsad pada wartawan.

Berdasarkan laporan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 383/S/XVIII. JBI/II/211 Tanggal 1 november 2011 proyek air bersih tersebut hanya sebesar Rp. 275,7 miliar. Yang mengalir kerekanan sebesar Rp. 264,62 miliar. Dana tersebut mengalir ke rekening 17 perusahaan, baik perusahaan yang berbasis di Jambi maupun di Jakarta. Dana terbesar mengalir ke PT. Batur Artha Mandiri, yakni sebesar Rp. 146,12 miliar, dan terkecil mengucur ke CV. Jati Diri, sebesar Rp. 449 juta.

BPK menemukan bahwa penyusunan Perda No. 4 Tahun 2009 yang mengatur penganggaran tahun jamak tersebut, tidak sesuai dengan desain Tehnik yang mendetail. Tidak hanya itu, BPK mencatat denda keterlambatan yang mesti dibayar PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp. 7.567.028.950,- dan indikasi kerugian Negara sebesar Rp. 1.10 miliar.

Diantara pekerjaan yang tidak beres sampai masa pengerjaan habis adalah pembangunan 13 unit jembatan penyebrangan pipa dengan panjang dan nilai kontrak berbeda-beda. Lainnya, pekerjaan reservoir, rumah jaga dan rumah genset di Teluk Nilau serta pemasangan pipa 300 mm. terdapat 431 batang pipa yang belum terpasang.

Tak terima dengan hasil audit BPK tersebut, kata Muhammad Arsyad, PT. Batur Artha Mandiri menggugat ke Pengadilan Negeri Jambi. Tergugat pertama adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan tergugat kedua adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fakta persidangan, bahwa PT. Batur Artha Mandiri berdalih jika keterlambatan proyeknya terhambat karena proyek tersebut melintasi lahan HTI PT. Wira Karya Sakti (WKS) salah satu anak perusahaan Sinarmas Group. Selain itu karena masyarakat Dusun VIII Desa Bram Itam yang meminta ganti rugi atas tanam tumbuh dan tanah timbunan serta harga biaya jembatan penyebrangan di Teluk Nilau yang tidak sesuai dengan harga kontrak. Hambatan ini sudah berkali-kali disampaikan kepada pihak Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun diabaikan. Tidak diambil perhatian

Gugatan PT. Batur Artha Mandiri akhirnya dimenangkan Pengadilan Negeri Jambi lewat putusan nomor 113/Pdt.G/2011/PN.JBI Tanggal 12 Juli 2012. Kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 61/PDT/2012/PT.JBI Tanggal 2 Januari 2013 menyatakan bahwa kedua tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Intinya, kata Arsyad, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Jambi Nomor : 383/S/XVIII/JMB/11/211 Tanggal 1 November 2011 perihal hasil pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekedar mengenai denda keterlambatan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat ditindak lanjuti. Selain itu, penetapan denda keterlambatan sebesar Rp. 7.567.028.950,- tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat ditindaklanjuti. (Abdul Fatta)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY