Pembagian Sepeda Motor Dinas Diduga Diwarnai Pungutan Liar

Pembagian Sepeda Motor Dinas Diduga Diwarnai Pungutan Liar

192
0
SHARE

PURWAKARTA, (WN)Pembagian sebanyak 70 sepeda motor inventaris dinas bagi para kepala sekolah dasar di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Purwakarta tahap kedua diduga diwarnai pungutan liar (Pungli). Para kepala sekolah yang mendapat bantuan inventaris sepeda motor yang sumber anggarannya dari APBD II Kabupaten Purwakarta tahun 2014 tersebut masing-masing dipungut Rp. 700 ribu.

Sumber Harian Warta Nasional yang tidak bersedia disebutkan identitasnya menyebutkan, pungutan sebesar Rp. 700 ribu/unit tersebut diduga dilakukan oleh Rahayu Setiawan, SPd. MPd selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwakarta.

“Akan tetapi pungutan tidak dilakukan langsung oleh yang bersangkutan (Rahayu Setiawan, red). Sebagai pelaksana di lapangan dalam melakukan pengkondisian untuk melakukan pungutan dilakukan oleh Sukamto, SPd selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Purwakarta,” ungkap sumber.

Ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwakarta, Rahayu Setiawan tidak membantah soal adanya pungutan tersebut. Namun menurut Rahayu dirinya tidak mengetahui siapa orang yang memerintahkan untuk melakukan pungutan tersebut. Karena kegiatan pembagian motor inventaris dinas itu bukan di UPTD Kecamatan Purwakarta, melainkan di Bagian Program dinas Kabupaten.

“Selama tahun 2014 di UPTD kami tidak ada kegiatan pembagian sepeda motor inventaris dinas. Kegiatan itu ada di Bagian Program dinas kabupaten. Jadi untuk lebih jelasnya coba tanyakan saja langsung ke Bagian Program dinas kabupaten,” ujar Rahayu pada Harian Warta Nasional.

Sementara dalam kaitan pungutan tersebut, lanjut Rahayu, kapasitas dirinya hanya sebatas menghimbau saja kepada para kepala sekolah yang mendapatkan bantuan. Selebihnya dia membantah jika pungutan tersebut dikatakan sebagai pungutan liar. Menurut Rahayu, uang yang dipungut tersebut untuk keperluan membayar asuransi sepeda motor itu sendiri.

“Uang itu untuk membayar asuransi sepeda motor, sebagai antisipasi kalau motor hilang. Tapi tidak ada pemaksaan dalam pengumpulan uangnya, itu bagi yang mau saja motornya diasuransikan. Intinya hanya himbauan saja, bukan suatu keharusan atau paksaan,” demikian Rahayu menjelaskan.

Ketika ditanyakan siapa atau pihak mana yang mengurus asuransinya, Rahayu  menerangkan bahwa yang mengurusnya adalah Sukamto, Kepala SD Negeri 10 Ciseureuh yang juga menjabat Ketua K3S SD Kecamatan Purwakarta. “Yang mengurusnya Pak Sukamto karena yang bersangkutan juga ikut berkecimpung dalam bisnis asuransi,” kata Rahayu.

Ketika hendak dikonfirmasi Harian Warta Nasional terkait adanya dugaan pungli tersebut Sukamto terkesan menghindar. Ditemui di sekolahnya, Sukamto seolah enggan untuk diwawancarai. Ia malah bergegas menuju ke mobilnya.  

“Saya buru-buru mau rapat ke dinas. Uang (Pungutan) itu untuk membayar asuransi. Soal siapa pihak asuransinya, ya terserah para kepala sekolah sendiri mau pilih yang mana untuk mengasuransikan kendaraannya. Lagian ngapain Kamu (Wartawan Harian Warta Nasional, red) mengutak-atik masalah yang sudah lalu,” ucap Sukamto dengan nada ketus sambil ngeloyor pergi menaiki mobilnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut di ruang kerjanya baru-baru ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta, Dr. Andrie Chaerul kepada Harian Warta Nasional mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu. Saya justru baru tahu dari Anda (Wartawan Harian Warta Nasional, red),” elak Andrie Chaerul enteng. (NANA CAKRANA)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY