Pelaku Penggelapan Pajak dan Faktur Palsu Sulit Diungkap di Indonesia

Pelaku Penggelapan Pajak dan Faktur Palsu Sulit Diungkap di Indonesia

345
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum serius membeberkan pegawai pajak nakal dan perusahaan nakal yang menyelewengkan pajak melalui penerbitan (faktur pajak fiktif). Akibatnya, Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbulkan sangat besar.

Hasil pantauan Harian Warta Nasional menyebutkan, masih marak perusahaan nakal yang menerbitkan faktur fiktif yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Namun para pelakunya tidak diungkap diduga karena kerjasama dengan oknum pegawai pajak.

LSM LP-Tipikor, Jonatan mengatakan, undang-Undang perpajakan, menyebutkan pelaku dapat diancam hukuman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak banyak 6 (enam) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Namun, UU itu hanya formalitas saja, karena pada kenyataan jarang terdengar ada perusahaan nakal dan pegawai nakal yang terjerat UU tersebut. Saja melihat, perusahaan nakal dan pegawai pajak nakal sangat aman di Negara ini untuk menyelewengkan uang pajak, semua bisa disogok, tegas Jonathan kepada wartawan, hari ini.

 

POTENSI PENERIMAAN PAJAK KAPAN BISA NAIK

 

Sumbangan revaluasi aset terhadap penerimaan pajak 2015 mencapai Rp20 triliun atau melebihi yang ditargetkan sebesar Rp10 triliun.

Penerapan revaluasi aset pun akan diteruskan tahun ini. Jika tahun kemarin perusahaan yang merevaluasi asetnya mendapat potongan pajak tiga persen, maka tahun ini potongan pajak yang diberikan Pemerintah yakni empat persen di enam bulan pertama dan enam persen di enam bulan kedua.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Bambang Brodjonegoro mengatakan masih banyak perusahaan yang tertarik untuk merevaluasi asetnya pada tahun ini.

“Revaluasi masih Jalan ternyata masih banyak yang daftar revaluasi aset di bulan pertama ini,” kata Bambang, ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (29/1/2016).

Atas dasar masih banyaknya ketertarikan itu, Bambang mengharapkan capaian pajak yang disumbang dari revaluasi aset tahun ini lebih besar dibanding capaian pajak di 2015.

“Ya masih lumayan ternyata potensinya dari BUMN maupun dari swasta,” jelas dia. (MT/son/jenri)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY