Pakar Hukum: KPK Bisa Digugat Karena Langgar UU

Pakar Hukum: KPK Bisa Digugat Karena Langgar UU

92
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Pakar hukum pidana Profesor Romly Kartasasmita menilai, penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum. Pasalnya, penetapan status tersangka BG tidak diputus oleh lima pimpinan KPK.

“Yang teken itu siapa, penetapan BG yang tanda tangan sprindiknya itu dua, empat atau lima orang. Itu seharusnya lima-limanya, kalau empat saja sudah cacat hukum apalagi dua bebernya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (20/1)

Meski DPR menyatakan tidak masalah apabila KPK dipimpin empat orang, tapi menurut Romly lembaga anti rasuah tersebut tetap harus mengacu pada Undang-Undang KPK.

“Kan KPK yang melaksanakan bukan DPR, jangan DPR mengatakan tak apa-apa. Yang menjalankan tugas KPK, jadi yang tanda tangan harus lima orang,” jelasnya.

Romly pun menyarankan agar KPK secepatnya melengkapi kursi kosong yang ditinggalkan Busyro Muqoddas karena habis masa jabatannya beberapa waktu lalu. Sehingga, penetapan tersangka terhadap mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu tidak cacat hukum.

“Jadi, ini harus secepatnya dilengkapi, kalau sampai Desember lagi itu saya sudah tanda tanya,” katanya.

Ditambahkan Romly, penetapan BG sebagai tersangka itu bisa digugat karena hanya dilakukan oleh empat pimpinan KPK.

Sebagaimana diketahui, pimpinan KPK saat ini hanya empat orang. Yakni Abraham Samad selaku ketua dengan wakilnya Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. (WILSON)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY