PAD Anjlok, 2 Bulan Honor Para Kades di Purwakarta Ditahan ?

PAD Anjlok, 2 Bulan Honor Para Kades di Purwakarta Ditahan ?

1576
0
SHARE
Para Kepala Desa di Purwakarta dilantik di tengah Sawah pada malam hari.
Para Kepala Desa di Purwakarta dilantik di tengah Sawah pada malam hari.

Purwakarta, (WN) – Sejak penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sebesar Rp. 54.643.614.147 sangat berdampak dengan program pembangunan.

Diantaranya sejumlah Kepala Desa (Kades) dan aparatur Desa di Kabupaten Purwakarta sudah mulai malas masuk kerja dan hanya bisa pasrah meratapi nasibnya.

Sebab gaji honor atau Penghasilan Tetap (Siltap) Desa belum dicairkan atau belum dibayarkan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi hingga bulan ini.

“Sampai sekarang honor bulan November dan Desember 2016 belum kami terima. Jadi, honor desa baru cair yang bulan Oktober saja,” ungkap Kades di Wanayasa yang tidak mau disebut namanya, Senin (19/12/2016).

Katanya, jika bulan ini tidak dicairkan, Desember sudah tutup buku sehingga pembayaran di prediksi akan molor hingga beberapa bulan kedepan.

Kami sangat berharap agar Bupati segera mencairkan honor Siltap Desa, karena itu kan adalah hak kami.

Jika Honor nunggak, imbasnya pelayanan di desa bisa berantakan. Pasti para Kades dan aparatur desa bakal malas-malasan atau kurang semangat untuk masuk kerja.

PENDAPATAN PURWAKARTA MENURUN RP 54 MILIAR

Dalam pandangan Fraksi PDIP di DPRD Purwakarta yang dibacakan Sekretaris Fraksi Lina Yuliani terhadap RAPBD.

Terbongkar bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di RAPBD Kabupaten Purwakarta telah mengalami penurunan pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.347.823.243.364 menjadi sesebsar Rp. 2.293.179.629.217 di Tahun 2017 atau 2,33 persen atau turun menjadi besar Rp. 54.643.614.147.

Menurut Lina Yuliani, penurunan pendapatan daerah tentu akan mempengaruhi pembangunan yang telah di programkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Fraksi PDIP ingin meminta penjelasan dari Bupati Purwakarta. “Sebenarnya, apa yang menjadi penyebab mengapa terjadi penurunan pendapatan daerah yang akan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Purwakarta,” ujarnya.

Fraksi PDIP juga mencatat, beberapa anggaran di sejumlah instansi seperti Disdikpora yang hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 8.27 persen. Padahal Undang-Undang Pendidikan sudah mengisyaratkan 20 persen dari APBD. (Rekson)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY