Ormas Bisa Dituntut Pasal 176-175 KUHP Atas Pembubaran Natal

Ormas Bisa Dituntut Pasal 176-175 KUHP Atas Pembubaran Natal

1346
0
SHARE
Demo ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam (DDI) di perayaan hari besar natal di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016).
Demo ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam (DDI) di perayaan hari besar natal di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016).

Bandung, (WN) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membeberkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas intoleransi  Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam (DDI) atas pembubaran perayaan hari besar natal di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016).

Pelanggaran yang dimaksud bisa dituntut sesuai pasal 176-175 KUHP yang isinya menganggu kenyamanan ketentraman peribadatan yang berizin.

“Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas yaitu melanggar hak beribadah bagi umat beragama. Kedua ormas terkait mencoba menghentikan kegiatan kebaktian yang tengah berlangsung,” ujar Pemkot Bandung melalui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Jumat (9/12/2016).

Kalau ormas menyebutkan KKR itu harus di gereja itu kurang tepat. Karena perayaan itu sifatnya insidentil, setahun sekali bukan yang sifatnya rutin. Seperti halnya umat Islam tablig akbar, pengajian, itu kan tidak ada masalah. Tidak selalu harus di masjid, ujar panggilan Emil tersebut.

Sehingga perayaan Natal tidak perlu pakai izin, cukup dengan surat pemberitahuan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa harus pakai izin-izin itu tidak betul, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.

Kegiatan yang harus didasari surat dua Menteri SKB yang menjadi alasan penghentian KKR tersebut tidak benar. Karena surat rekomendasi tersebut merupakan persyaratan membangun rumah ibadah, tegas Emil.

Sebelumnya, Panitia Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal di Gedung Sabuga, sudah mengantongi syarat perizinan dan prosedur sesuai undang-undang.

Surat izin tersebut yaitu, No. STTP/YANMIN/59/XI/2016/Dit Intelkam dari Kepolisian berkenaan dengan Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani, tanggal 6 Desember 2016, pk. 18.30-22.00 WIB, bertempat di Gedung Sabuga ITB (Sasana Budaya Ganesha – Institut Teknologi Bandung), dengan pembicara Pdt. Dr. Stephen Tong. (Delimar Sitorus/Merdeka)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY