Memalukan, Menkes Lukai Hati Masyarakat Membela Mitra Keluarga

Memalukan, Menkes Lukai Hati Masyarakat Membela Mitra Keluarga

2483
0
SHARE
Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres

Jakarta, (WN) – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila Djuwita Farid Moeloek, disebut-sebut sebagai “biang kerok” yang lebih condong membela Rumah Sakit Mitra Keluarga ketimbang membela pasien miskin atas kematian bayi umur empat bulan Tiara Debora Simanjorang.

Pembelaan terhadap Rumah Sakit terungkap setelah keluarnya surat resmi menteri kesehatan nomor UM/01.05/Menkes/395/2017 yang menyatakan bahwa Dinkes DKI Jakarta hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Sikap Menteri Nila itu terus mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari pihak keluarga pasien, anggota DPR, DPRD DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM dan Tokoh Masyarakat.

“Kemenkes seperti menjadi juru bicara pihak RS Mitra Keluarga, yang lebih condong memihak RS. Masak sih hanya sanksi administrasi saja yang diberikan,” ujar Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, Rabu (13/9/2017).

Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tegas menyebutkan sudah ada pengakuan atas kesalahan dari pihak rumah sakit yang menyebabkan bayi Debora meninggal. Kenapa sanksinya begitu ?, ujar Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty.

Sikap Menteri itu dirasakan telah melukai hati masyarakat dan pihak keluarga pasien mengetahui sanksi untuk rumah sakit itu hanya surat teguran tertulis yang dikeluarkan Kemenkes.

“Sampai hari ini tidak pernah ada permintaan maaf langsung dari pihak RS Mitra Keluarga langsung maupun dari Dirut RS Mitra Keluarga kepada pihak keluarga Debora. Mereka hanya menyampaikan permintaan maaf melalui media saja, itu sangat keterlaluan,” ujar pengacara orangtua bayi Debora, Birgaldo Sinaga, Kamis (14/9/2017). (Wilson)

Berikut ini isi surat keputusan Menkes:
YTH Pimpinan Komisi IX DPR
Gedung MPR/DPR
Jakarta

Berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Kesehatan kasus pasien bayi TD di RS Mitra Keluarga Kalideres dengan ini kami sampaikan:

  1. Fakta
    a. Pasien mau membayar biaya pelayanan RS.
    b. RS sudah tahu bahwa pasien adalah pasien BPJS sejak awal keluarga pasien berkomunikasi di front office.
    c. RS sudah melakukan klaim secara rutin pasien gawat darurat ke BPJS (27 kali) dengan 24 terbayarkan dan 3 klaim masih dalam proses.
    d. RS sudah melakukan proses kerja sama dengan BPJS namun harus ada yang perlu dilengkapi untuk bisa ditetapkan sebagai faskes yang bekerja sama dengan BPJS.
    e. Kebijakan SPO RS terhadap pembayaran uang muka 1*24 jam.
    f. RS membuat surat rujukan dan berusaha mencari RS rujukan, dan keluarga juga mencari RS rujukan.
    g. RS sudah tahu pasien tidak transferable.
    h. Uang muka diminta saat akan dilakukan perawatan lanjut.
    i. RS menerima biaya perawatan, sedangkan RS mengetahui pasien adalah pasien BPJS.
    j. RS berkomitmen akan memperbaiki layanan khususnya layanan kegawatdaruratan dan bekerja sama dengan BPJS.
    k. Bahwa RS Mitra pada saat kejadian mempunyai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pasien.
    l. Pasien sejak lahir sebelum datang ke RS Mitra melakukan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Cengkareng.
    m. RS sudah memberikan layanan sejak pasien datang ke IGD.
    n. RS menawarkan ambulans untuk membawa jenazah namun ditolak oleh keluarga pasien.
    II. Kesimpulan:
    a. Layanan medik sudah diberikan oleh RS, tetapi untuk menilai kesesuaian dengan standar akan ditindaklanjuti dengan audit medik oleh Profesi.
    b. Terdapat kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS terhadap status pasien.
    c. Pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan pihak RS tetap menerima.
    d. Kebijakan internal RS belum berjalan dengan baik dan adanya kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
    e. Bahwa kebijakan RS belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Menteri Kesehatan:
1. Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi lain akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik.
2. Memerintahkan Dinas Kesehatan Provisinsi DKI untuk mengkoordinir pelaksanaan audit medik yang dilakukan oleh Profesi.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Menteri Kesehatan
Ttd
Nila F Moeloek

 

 

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY