PUSDIKRA dan LGRI Desak Polda Sumut Tangkap Kadis PU Labuhan Batu

PUSDIKRA dan LGRI Desak Polda Sumut Tangkap Kadis PU Labuhan Batu

621
0
SHARE

MEDAN, (WN) – Puluhan massa dari Lembaga Gerakan Rakyat Indonesia (LGRI) dan Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) melakukan unjukrasa di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) Jumat, sekira pukul 11:00 wib.

Dalam aksinya, massa meminta Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo
agar menangkap kadis PU Labuhan Batu terkait dugaan korupsi yang berdasarkan temuan BPK RI No,92.C/LHP/XVIII.MDN/06/2013

“Dugaan ini senada dengan hasil investigasi kami dilapangan,
menemukan adanya dugaan korupsi pembagunan kantor DPRD Kab Labuhan Batu Utara dengan anggaran Rp 2 miliar yang dikerjakan oleh CV Jaya Mas dengan nomor kontrak 22/PPK-Bangunan/SP/ APBD/DPU-LBU/2012 yang serat KKN.

Yang mengakibatkan kebocoran anggaran Negara, karena pemerintah Kab Labuhan Batu Utara belum memiliki izin pelepasan hak atas tanah dari kementrian BUMN dan juga tidak adanya izin prinsip untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik PTPN. III,” ujar pimpinan aksi, Ahmad Syahrudi Pane di dampingi Kordinator aksi Mansyur Hidayat Pasaribu.

Dikatakan Mansyur, selain itu juga pembangunan Rumah Sakit, yang dilaksanakan PT.Putra Dolok Mandiri bernomor kontrak 5202/PPK-WIL-I/SP/PML/PKPPSU/DPU/LBU/2013, dengan anggaran Rp,21.334.500,000.00, yang diduga pelaksanaan fisik dan materil tidak sesuai dengan bestek.

“Kami juga melihat di Dinas PU Labuhan Batu ditemukan adanya dugaan korupsi hal ini sesuai dengan hasil temuan BPK RI terkait pembangunan pelebaran jalan jurusan Suka Makmur Sipare Pare Kec.Bilah Barat yang di laksanakan PT.DCA dengan surat perjanjian kontrak 602/754/DBM-II/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp.3.314.000.000.00,-dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak 10 Agustus hingga 7 Desember 2012,”terangnya melalui pengeras suara.

Pimpinan aksi, Ahmad Syahrudi Pane membeberkan, jalan Sei Rakyat Labuhan Bilik Sei Berombang Kec.Panai Tengah yang dilaksanakan PT.AR berdasarkan SPK No.602/733/DBM-II/2012 tanggal 10 Agustus 2012 jangka waktu pelaksanaan 120 hari hingga tanggal 7 Desember 2012 dengan biaya Rp.12.476.539.350.

Sedangkan pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan Sei Tampang-Sido Makmur yang dilaksanakan PT.HGK berdasarkan yang berdasarkan SPK no.602/746/DBM-II/2012 senilai Rp.4.474.025.000,- juga serat dengan KKN.

Selain itu pekerjaan lanjutan pengaspalan jalan holnix Tanjung Medan – Bina Tolang Desa Tanjung Medan berbiaya Rp1.185.500.000, dan pengaspalan lanjutan Dusun Sri III Desa Pematang Selang Kec.Bilah Hulu dengan nilai Rp.1.423.1000.000, terkait dalam hal ini Dinas PU Labuhanbatu di duga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara miliaran rupiah,”bebernya

Kami dari Lembaga Gerakan Rakyat Indonesia (LGRI) dan Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) meminta Poldasu segera mengusut dengan tuntas dan menangkap yang terindikasi ikut menikmati uang hasil korupsi ,” sebutnya.

Kami berharap kepada kapoldasu agar Pihak yang menangani kasus ini dapat bekerja dengan profesional. Namun, bila dalam 2×24 jam tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” ancam massa dengan memakai pengeras suara

“Tangkap dan penjarakan oknum-oknum yang melakukan korupsi mereka telah merugikan negara dan masyarakat, khususnya mesyarakat Labuhan Batu Kami berharap Kapoldasu dan Kejatisu jangan bermain mata dalam kasus ini,” pungkasnya,”tandasnya.

Dihadapan massa. Petugas SPKT Poldasu juga,menyampaikan akan segera melaporkan aspirasi tersebut kepada Kapoldasu.” Namun, untuk mendukung laporan yg diberikan ke Kapoldasu itu, saya minta kronologis apa yang terjadi, agar turut dilaporkan,” kata Petugas Kepala Siaga SPKT Polda Sumut Kompol Amri.Z,Puas mendapat jawaban petugs, akhirnya massa membubarkan diri dengan damai. (Har/El/sofyan)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY