LSM KPKN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DI TEKMIRA BANDUNG

LSM KPKN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DI TEKMIRA BANDUNG

379
0
SHARE

BANDUNG, (WN) -Terkait pembangunan Pusdiklat Mineral dan Batubara Pekerjaan Kontruksi Penyiapan dan Pematangan Lahan yang menghabiskan dana dari APBN sebesar Rp.7.578.337.000,00 tahun anggaran 2013 yang berlokasi di Kab.Bandung Barat dilaporkan oleh LSM KPKN Polda Jabar dengan No.01/Ket.DPC.LSM KPKN/KB & KBB.

LSM KPKN telah menerima SP2HP dari Polda Jabar dengan No:B/25/Subdit III/VI2014/2014/DitReskrimsus.Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Penyelidik telah melakukan tindakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan pekerjaan proyek pada Pusdiklat Mineral dan Batubara di di Desa Gunung Masigit Kab.Bandung Barat.

Setelah mempelajari data-data pada dokumen yang ada dan keterangan dari pihak-pihak terkait,diperoleh hasil bahwa proyek pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan pada Pusdiklat Mineral dan Batubara sampai saat ini masih dalam pemeliharaan sehingga dugaan korupsi yang diduga terjadi pada dinas terkait belum bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan suratnya ditandatangani oleh AKBP Yayat Popon Ruhiat.S.IK.

Sebelumnya LSM KPKN sudah melayangkan surat klarifikasi dengan No.K: 001/Ket.DPC/KPKN-KB & KBB/V/2014 kepada PPKnya Suherman pada tanggal 5-5-2014 mengenai Pekerjaan Kontruksi Penyiapan dan Pematangan Lahan dugaan kekurangan volume dan apakah sesuai dengan RAB,dan kalau ada wartawan yang konfirmasi baik juga LSM tertentu mengenai proyek tersebut diduga PPK proyek tersebut menawarkan proyek PL kepada oknum2 tersebut agar supaya tidak lagi mengkritisi pekerjaan proyek tersebut.

Namun surat balasan yang diterima oleh LSM KPKN surat tidak bisa dipertanggungjawabkan karna tidak ada kop.suratnya dan tidak ditandatangani dalam surat dikatakan bahwa pekerjaan kontruksi penyiapan dan pematangan lahan tahun anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan sesuai RAB dan hal tersebut tertuang dalam berita acara penyelesaian hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan barang/jasa,konsultan perencana,konsultan pengawas dan tim teknis dari Dinas Kimrum (Pemukiman dan Perumahan) Prov.Jabar dan sudah dipertanggung jawabkan kepada Inspektorat Jenderal ESDM dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juga mengenai dugaan bagi-bagi proyek juga sudah dijawab menurutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas beban APBN,baik lelang umum,sederhana,penunjukan langsung,maupun pengadaan langsung dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa sesuai Perpres nomor:54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 19 angka 1 s.d 2. Artinya bahwa pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.Namun mengenai RAB proyek tersebut adalah dokumen Negara maka dengan itu tidak boleh diketahui masyarakat.  (Harjo S.Pane)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY