KPK Masih Bisa Menyidik Kasus UPS

KPK Masih Bisa Menyidik Kasus UPS

89
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Bareskrim Polri sudah menetapkan pejabat Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan  Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD-Perubahan DKI tahun anggaran 2014 yang diduga merugikan negara Rp 50 miliar.

Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang juga dilapori kasus yang sama masih dapat menyidik kasus tersebut.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan, jika dalam laporan pengadaan UPS yang diserahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) itu terindikasi pidana korupsi, KPK tidak akan menghentikan kasus, meski sudah ditangani Bareskrim Polri. Dikatakan, kasus itu tetap dilanjutkan ke penindakan melalui koordinasi dan supervisi dengan Bareskrim Polri.

“Kalau setelah ditelaah ada indikasi korupsinya itu nggak akan dihentikan. Itu bisa dilakukan ke penindakan. Di penindakan itu ada bagian koordinasi dan supervisi, jadi nanti tinggal koordinasi dengan Bareskrim,” kata Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/3).

Priharsa menjelaskan, dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan, jika suatu kasus ditangani oleh KPK dan penegak hukum lain dalam waktu yang bersamaan, maka yang berhak menangani adalah KPK. Sementara jika penegak hukum lain yang lebih dulu menangani suatu kasus, KPK dapat mengambil alih melalui koordinasi dan supervisi.
“Kalau itu kan ada di UU. Jadi misalnya (penanganan kasus) bersamaan yang berwenang adalah KPK. Kalau KPK yang lebih dulu maka yang berwenang adalah KPK pastinya kan. Kemudian, kalau kepolisian yang lebih dulu, KPK bisa mengambil alih kalau memang mau ditangani KPK,” jelas Priharsa.

Dikatakan, dalam Pasal 10 UU KPK menyebutkan, KPK dapat mengambil alih suatu kasus atau supervisi jika perkara itu berlarut-larut, dan penanganan kasus itu diduga untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Meski demikian, Priharsa menyatakan terlalu dini menyebut KPK akan mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Hal itu lantaran kasus itu masih ditelaah oleh tim Pengaduan Masyarakat (Dumas)

“Iya belum lah, orang masih di pengaduan masyarakat,” katanya.

Diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD-Perubahan DKI tahun anggaran 2014 yang diduga merugikan negara Rp 50 miliar, Senin (30/3).

Dua tersangka itu yakni Alex Usman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Dr Zaenal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Indonesian Coruption Watch (ICW) melaporkan temuan dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/3).

Dalam laporannya, ICW menyebut terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 277,9 miliar dalam tiga mata anggaran sektor pendidikan di APBD DKI tahun 2014, yakni pengadaan UPS, printer, dan scanner tiga dimensi, serta enam judul buku untuk sejumlah sekolah. (TIM/SP)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY