KPK Membuka Luka Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya ?

KPK Membuka Luka Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya ?

191
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menyebutkan bahwa penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka adalah bagian dari praktik politik yang tidak etis dan cenderung brutal, karena dilakukan saat proses uji kelayakan di DPR tengah berlangsung.

“Penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka menguak luka lama perseteruan antara Polri dengan KPK dengan kasus Cicak versus Buaya beberapa tahun lalu yang dapat mengancam soliditas dan kekompakan di internal Polri.

Yang mana pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah bagian dari kebanggaan internal Polri. Ketika kemudian diusik oleh KPK membuat kebanggaan atas perwira terbaik sebagai calon Kapolri terganggu,” ujar Muradi dalam keterangannya, Rabu (14/1/2015).

“Selama ini Polri relatif solid dalam menjaga irama organisasi dan berharap proses regenerasi kepemimpinan di institusi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) tersebut berjalan dengan baik,” kata Muradi.

Saat ini KPK tengah berjudi mempertaruhkan reputasinya atas menetapkan tersangka yang secara tiba tiba saat tengah menjalani fit and proper test di DPR. Sehingga proses dalam kasus ini menjadi bola liar dan dimanfaatkan oleh DPR untuk menekan presiden.

“Saya meyakini DPR akan menjadikan kasus ini untuk menekan dan mendikte presiden agar ikut dalam skema politik yang mereka inginkan, baik pengajuan nama baru ataupun melanjutkan uji kelayakan pada calon Kapolri,” ujar Muradi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebutkan ada nuansa politis dalam penetapan tersangka Budi Gunawan, karena semestinya tidak harus dilakukan ketika yang bersangkutan berada dalam proses pencalonan Kapolri, kata Benny di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1).

Benny menduga ada nota keberatan dari KPK kepada Presiden Joko Widodo terkait Budi Gunawan, namun tidak diperdulikan oleh presiden. Menurut politikus Partai Demokrat itu, KPK harus menjelaskan kepada publik tentang asal usul dan riwayat penetapan status tersangka Budi Gunawan.

“Penjelasan terbuka KPK kepada publik itu untuk menghindari adanya bias politik dalam suatu perkara dan agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan penetapan status Budi Gunawan oleh KPK juga berlebihan. Menurut dia, seharusnya KPK terlebih dulu memberikan sinyal menyetujui atau tidak pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. “Tidak tiba-tiba dikeluarkan status, ini proses apa, karena agak berlebihan. Tentu suka atau tidak diakui pasti ada politisasi,” katanya.

Menurut dia, apabila Budi Gunawan tidak diusulkan menjadi calon Kapolri, belum tentu menjadi tersangka. Dia mengatakan kalau status Budi Gunawan ditetapkan beberapa waktu lalu, tentu tidak ada persoalan.

“Namun, ketika kondisi saat ini Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka ketika diajukan sebagai calon tunggal Kapolri), maka suasananya menjadi rumit,” katanya.

KONFLIK KPK VS POLRI
Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane memprediksi kedepan akan terjadi konflik besar antara KPK dan Polri. Bahkan, konflik tersebut lebih besar dari perseteruan antara KPK dengan Polri yang dahulu dianalogikan sebagai cicak vs buaya.

“Kalau cicak buaya itu hanya KPK dengan Susno Duadji (mantan Kabareskrim Polri). Kalau yang sekarang KPK dengan presiden dan institusi polri yang calon Kapolrinya dikriminalisasi,” ucap Neta di Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Dampaknya, kata Neta, akan terjadi kekacauan di elite-elite politik Indonesia. Sehingga, Indonesia akan sulit konsentrasi dalam menata pembangunan politik, hukum dan sosial ekonomi di masyarakat. “Saya kira KPK tidak bubar tapi komisionernya yang harus dibubarkan dan digantikan dengan komisioner yang lain,” ujarnya.

Untuk itu, Neta berharap agar Polri solid dalam melakukan perlawanan terhadap kriminalisasi KPK ini. Menurut dia, Polri perlu menyelidiki adanya dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi dibalik penetapan calon Kapolri sebagai tersangka.

“Dengan cara menjadikan 60 penyidik Polri di KPK sebagai sumber informasi. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum KPK bermain politik praktis, lebih mngedepankan kesewenang-kesewenangan dan arogan serta tidak taat proses hukum,” ujarnya.

Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada proses dan pemeriksaan saksi-saksi. KPK, menurut dia, dengan arogan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

“Bandingkan dengan saat KPK menangani kasus Djoko Susilo yang sejumlah saksi diperiksa dan DS terlebih dahulu dijadikan saksi baru kemudian tersangka. Sebaliknya Budi Gunawan langsung dijadikan tersangka menjelang pelantilkannya sebagai Kapolri,” tuturnya.

Neta menambahkan, dalam hal ini KPK sudah melakukan kriminalisasi, relkayasa kasus dan pembunuhan karakter. Jika hal ini dibiarkan komisioner KPK akan makin sewenang-wenang dan arogan serta menganggap dirinya sebagai dewa.

“Apa yang dilakukan KPK ini haruss dilawan. Mosi tak percaya harus dilakukan untuk membubarkan komisioner KPK yang sekarang. IPW berharap Presiden konsisten tetap melantik Budi Gunawan sebagai kapolri dan melakukan prapradilan terhadap KPK,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai KPK saat ini tengah bermain dipusaran politik Indonesia karena berani menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan menjadi tersangka dugaan korupsi rekening gendut Polri. Menurut Hendardi, KPK telah bertindak tidak fair dalam pemberantasan korupsi.

“Saya pikir ini mengejutkan dan saya kira menduga agak kurang fair KPK menetapkan tersangka kepada Budi Gunawan. Karena ketika akan diajukan jadi calon Kapolri yang bersangkutan ditetapkan tersangka. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya,” ucap Hendardi di Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Sehingga, kata Hendardi, tak salah jika publik kemudian berpikir penetapan tersangka kepada pilihan Presiden Jokowi sebagai bentuk ‘sakit hati’ karena Ketua KPK Abraham Samad kala itu tidak dijadikan Wapres mendampingi Jokowi.

Spekulasi-spekulasi itu muncul, kata dia, karena KPK terlalu sering bermain di dalam pusaran politik. “Sering kali KPK bermain di pusaran politik. Kepana KPK tidak terlalu ambil pusing ketika Jaksa Agung pilihan Jokowi diangkat. Padahal kan sama-sama penegak hukum,” ucap Hendardi.

Untuk itu, dia menyayangkan sikap KPK tersebut. Menurut dia, sebaiknya KPK fokus kepada penyelidikan lanjutan adanya rapor merah beberapa nama calon menteri yang diajukan Jokowi beberapa waktu lalu.

“Bagaimana hasil pemeriksaan lanjutan KPK terhadap calon menteri yang mendapat rapor merah, kuning dan sebagainya dari mereka bersama PPATK. Itu juga tidak pernah jelas. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya,” tuturnya. (Son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY