KPK Diminta Periksa Kekayaan Bupati Purwakarta

KPK Diminta Periksa Kekayaan Bupati Purwakarta

885
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan semua pejabat Pemerintah di Kabupaten Purwakarta termasuk Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). “Yang melaporkan kosong. Tingkat kepatuhan kosong,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja kepada wartawan. Menurut Adnan, memang memprihatinkan. Kalau kepala daerah tidak memberikan contoh, bagaimana mungkin anak buahnya memberikan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum LSM KOBAR Jakarta, Pasaribu, kepada Harian Warta Nasional meminta KPK untuk segera memeriksa kekayaan Bupati Purwakarta dan para pejabat di Purwakarta. “ Sudah sangat jelas bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, KPK harus turun ke Purwakarta untuk memeriksa kekayaan Bupati dan para pejabatnya, “ujar Senin, (25/5/2015).

Sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan telah menyiapkan sanksi bagi para pejabat yang lalai untuk menyampaikan wajib melaporkan LHKPN. Jika tidak, Gubernur akan mengumumkan sanksi yang disiapkan mulai dari teguran hingga pemecatan. Hal itu disampaikan Heryawan dalam acara ‘Pernyataan Bersama Tentang Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemda Provinsi Jabar’ di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Jumat (22/5/2015).

Heryawan menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang menyebutkan bahwa berdasarkan laporan hingga akhir April 2015 baru 43 persen pejabat yang melapor. Ia menjelaskan, penyelenggara negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya dapat dikenakan tindakan ataupun sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Sanksi teguran keras, pengurangan tunjangan, penurunan pangkat, bisa sampai pemecatan. Prosesnya lewat PPNS (Pengawas Pegawai Negeri Sipil). Kontennya ketidakpatuhan karena ini lalai,” ujar Heryawan. Nantinya keputusan ini akan menjadi bagian BKD. “Nantinya, lewat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),” katanya. Dari 27 Pemkab dan Pemkot, serta Pemprov Jabar, Pemkab Purwakarta terburuk. Belum ada satu pun pejabat yang melaporkan harta kekayaannya. (Son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY