Kinerja Kasatlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading Belum Dievaluasi Pemkot

Kinerja Kasatlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading Belum Dievaluasi Pemkot

264
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Terkait buruknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ditingkat Kelurahan, Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Efendi menjelaskan bakal mengevaluasi kinerja di seluruh PTSP di Jakarta Utara setiap minggu di tingkat kota oleh Inspektorat DKI Jakarta.

“Nanti setiap bulan akan dilakukan evaluasi di tingkat propinsi,” ungkap Rustam dalam acara Zona Integritas yang dihadiri Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Dandim 0502 JU di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin.

“Kepala Unit, Kepala Kantor, Kepala Seksie, tolong dicek kepada semua staff masing-masing, agar mereka semua bekerja melayani masyarakat dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya,”ujar Rustam.

Bila masih ditemukan pelanggaran terhadap pejabat maupun staf di kota administrasi Jakarta Utara, Rustam tidak segan untuk memberikan sanksi tegas. “Kita lihat dari tingkat kesalahan mereka, sanksi teguran, sanksi administrasi pemotongan tunjangan, bahkan bila pelanggarannya berat bisa kita pecat dan pidanakan,” tutup Rustam

Hasil pantuan wartawan hingga berita ini dimuat, evaluasi kinerja setiap minggu itu oleh Inspektorat DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara dan Kepala PTSP Kantor Walikota Jakarta Utara belum berjalan atau belum turun sampai ketingkat Satlak PTSP Kelurahan. Terbukti dari banyaknya pengaduan masyarakat atas pelayanan yang buruk dilakukan oleh Aryo Martanto, Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang dibiarkan begitu saja.

Terbukti banyaknya pengaduan yang masuk ke PTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur karena dipersulit pengurusan izin, membuat warga memilih mengurusnya lewat Notaris. “Dari PTSP Kelurahan sulit mendapatkan izin domisili, tetapi dari Notaris sangat mudah. Buat apa ada PTSP Kelurahan sebaiknya dibubarkan saja,” ujar Hermanto, warga Perintis Kemerdekaan.

Aryo Martanto, Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur telah mempersulit pelayanan perizinan, tidak menerima berkas permohonan perizinan dan tidak menandatangani dokumen izin sesuai kewenangannya. Sehingga warga mengancam melaporkan Aryo Martanto kepada Walikota Jakarta Utara dan kepada Kepala BPTSP DKI Jakarta Utara meminta supaya Aryo di copot dari jabatannya.

Lihat sekarang di kantor PTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur, warga yang mengurus izin dan nonizin sangat sepi, saya dari pagi di kantor ini tidak ada satu orangpun warga yang datang ke kantor PTSP, mungkin warga sudah tahu pelayanannya sangat sulit, mereka mungkin seperti saya memilih mengurus izin lewat Notaris, ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Aryo Martanto, Seksi Satlak PTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur saat ditemui wartawan mengaku tidak takut dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta, ke Walikota dan Kepala PTSP Jakarta Utara. “Silahkan saja saya dilaporkan, saya tidak takut dan saya tidak akan mengeluarkan izin domisili di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan”, ujar Aryo.

Perubahan tempat pelayanan perizinan usaha dari Kelurahan ke pelayanan Satu Pintu (PTSP) itu kenyataannya lebih dipersulit. “Siapa bilang pelayanan di PTSP bisa dipermudah ?, anda untuk mendapatkan surat izin domisili syaratnya harus lengkap tidak bisa kurang satu syaratpun, tegas Aryo.

Syaratnya Domisili itu, kata Aryo warga harus melengkapi 11 berkas persyaratan sebagai berikut, Pengantar RT dan RW/ Surat Keterangan dari Pengelola Gedung, Surat Pernyataan Pemilik/Penanggungjawab Usaha, FC KTP Pemilik Tempat Usaha, Surat Kuasa Pengurusan, FC KTP yang dikuasakan, FC Sertifikat Tanah (kepemilikan), FC Akta Pendirian Perusahaan, FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB), FC PBB dan Bukti Pembayaran PBB Tahun terakhir, Foto Bangunan Tampa Depan dan Dalam Bangunan, Jumlah Pegawai, ujar Aryo. (son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY