Ketua LSM Laporkan Kasus Pertanahan Ke Mendagri Cahyo Kumolo

Ketua LSM Laporkan Kasus Pertanahan Ke Mendagri Cahyo Kumolo

384
0
SHARE

MEDAN, (WN) – Mantan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, H Syamsul Hilal telah menyampaikan kasus-kasus pertanahan di Sumut kepada Mendagri, Cahyo Kumolo, di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Rabu.

Karena itu sebagai mantan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut yang juga Ketua LSM Komite Revolusi Agraria Sumut, dia memberikan masukan secara langsung kepada Cahyo, utamanya kasus-kasus pertanahan di Sumut, yang menyangkut konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan negara maupun swasta, antara masyarakat dengan pihak kehutanan, kasus-kasus penebangan hutan, mafia tanah dan sebagainya.

Dikatakannya dalam pertemuan itu, Cahyo sangat berterimakasih, Kasus-kasus pertanahan yang disampaikannya secara tertulis itu cukup banyak, termasuk kasus pelepasan ekas tanah HGU PTPN 2 yang sampai sekarang tidak jelas penyelesaiaannya.

Cahyo akan menyampaikan permasalahan pertanahan di Sumut itu kepada kementerian terkait, termasuk kepada Presiden Jokowi. Cahyo katanya berjanji kasus-kasus -pertanahan di Indonesia akan ditangani secara tuntas dan cepat.

Sebab katanya mengutip camanCahyo, permasalahan pertanahan merupakan persoalan nasib rakyat, karena itu penyelesaiannya merupakan perioritas. Mantan anggota DPRD Sumut dua periode dan tidak pernah pindah dari Komisi A, menegaskan meskipun sudah tidak menjadi anggota DPRD Sumut lagi, tapi tekadnya tidak pernah surut dalam memperjuangkan kasus-kasus pertanahan di Sumut, khususnya memperjuangkan tanah-tanah rakyat yang dirampok pemerintahan ORBA, guna memperluas lahan perkebunan di Sumut.

Dikatakannya dengan tidak ada satu pun kasus pertanahan yang bisa diselesaikan dari lebih 700 kasus yang masuk ke DPRD Sumut di masa pemerintahan reformasi ini, penyebabnya katanya karena pemerintah memang tidak mau menyelesaikan kasus-kasus pertanahan ini. Baik itu pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerintah provinsi katanya lebih suka melihat korban-korban jiwa yang berjatuhan, karena terjadinya bentrokan fisik sesama rakyat di lapangan, apalagi bentrokan fisik ini diduga ada kaitannya dengan para mafia tanah. Bentrokan fisik itu juga katanya tidak terlepas dari tumpang tindihnya garapan tanah sesama masyarakat, dan ditambah lagi gesekan sesama preman yang disewa para investor.

Dan terakhir katanya terjadinya bentrokan di Klambir V yang merenggut satu korban jiwa. Karena itulah dia meminta kepada Presiden Jokowi, untuk menyelesaikan semua kasus-kasus pertanahan di Indonesia, termasuk di Sumut melalui penyelesaian politik. Sebab katanya penyelesaian yang dilakukan sekarang ini melalui prosedur. Karena melalui pendekatan prosedur itulah katanya tidak akan pernah tuntas.

Sebab katanya sudah sangat jelas faktanya, tanah-tanah yang dirampas untuk memperluas perkebunan, terutama perkebunan PTP IX (sekarang PTPN 2), adalah tanah rakyat yang dilindungi Undang-undang Darurat. dan UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.. Karena itu harus dikembalikan kepada mereka atau ahli warisnya.

Menurutnya Presiden harus mengeluarkan Kepres menyangkut penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Indonesia yang isinya antara lain pengembalian tanah-tanah rakyat yang selama ini dikuasai pemerintah untuk dijadikan penambahan areal perkebunan. (Ag/Sof)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY