Kepala Bina Marga Dijebloskan ke Penjara, Bupati Diduga Terlibat

Kepala Bina Marga Dijebloskan ke Penjara, Bupati Diduga Terlibat

496
0
SHARE

BANDUNG, (WN) – Penuntasan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Cikao, di Desa Kadumekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta tahun 2008 dengan kerugian negara senilai Rp 1 miliar dari 4,4 miliar yang dianggarkan bakal dituntaskan oleh Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Jawa Barat.

Pada Rabu (26/11/2014), Kejati sudah menjebloskan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kab. Purwakarta, Hadiyat, ke Rumah Tahanan Kebonwaru, Kota Bandung setelah diteapkan sebagai tersangka.

Saat ini Kejari masih terus mendalami kasus kerugian negara akibat Jembatan ambruk dengan mengintrogasi Hidayat supaya buka mulut untuk membeberkan keterlibatan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi selaku pemilik kebijakan atas proyek.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Suparman, membenarkan kasus ini melibatkan banyak pihak karena proyek pembangunan jembatan Cikao dua kali anggaran sejak tahun 2008 – 2009.

“Di tahun 2009 dianggarkan pembangunan Jembatan Cikao sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian dalam APBD Perubahan ditambah lagi Rp 1,9 miliar sehingga total anggaran untuk pembangunan fisik jembatan sebesar Rp 4,4 miliar. Sekarang Hidayat ditahan untuk 20 hari ke depan guna proses penyidikan,” ujar Suparman, kepada wartawan di kantornya, Rabu (26/11/2014).

Hasil pantuan wartawan, tanpa perlawanan, Hidayat dieksekusi di rumahnya sesuai dengan surat perintah No. Prin-1356/0.2.15/Ft.1/11/2014 tanggal 24 November 2014. Maka terhitung selama 20 hari kedepan, Hadiyat ditetapkan menjadi menghuni di Rutan Kebonwaru.

Kronologisnya, pada tahun 2008, Hadiyat, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bagian proyek Jembatan Cikao di Desa. Pada awalnya proyek tersebut dilakukan penunjukan langsung dan yang menjadi penyedia jasa yaitu CV. Tribentang dengan nilai kontrak Rp 134.511.000 dari pagu Rp 150 juta. Penunjukan itu ditandatangani oleh Hadiyat.

Direktur CV Tribentang, disebut juga ikut menandatangi Jeff Nuraedin. CV Tribentang ternyata tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan tidak pernah melakukan pekerjaan DED sebagaimana dalam kontrak. Mereka juga tidak pernah menerima pembayaran atau imbalan.

Dari hasil audit BPK dengan surat nomor 03 LH PKN/28/BDG/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, ternyata ditemukan ‎ada selisih uang yaitu kurang lebih Rp 1 miliar. “Angka Rp 1 miliar itulah yang dinyatakan sebagai kerugian negara. (son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY