Kapan Konflik Polri-KPK Berakhir ?

Kapan Konflik Polri-KPK Berakhir ?

164
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Konflik yang terjadi antara Polri dengan KPK tak bisa dilepaskan dari pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, gesekan dua lembaga itu di era SBY terus bergulir hingga sekarang.

Penangkapan Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri dinilai sulit dipisahkan dari rentetan berbagai peristiwa yang melibatkan dua institusi penegak hukum itu. Rentetan itu dimulai dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh KPK menjelang dirinya menjalani uji kelayakan dan kepatutan menjadi Kapolri.

Tidak lama kemudian, Polri melakukan penangkapan sekaligus menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 silam. Setelah itu Polri menetapkan Ketua KPK Abraham Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang. Kapankah komplik Polri dengan KPK bias berakhir ?.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie berharap hubungan antara KPK dan Polri tetap terjalin harmonis, meski sempat terjadi turbulensi diantara kedua lembaga penegak hukum itu. Dia mengimbau persoalan yang menerpa Novel Baswedan harus diselesaikan dalam koridor hukum. “Keharmonisan KPK dan Polri harus tetap terjaga namun kasus hukum juga harus terus berjalan. Kasus Novel kan persoalan individu,” kata anggota Tim 9 ini, Sabtu (2/5/2015).

Jimly mengatakan, kasus yang disangkakan pada Novel ada persoalan individu saat dia masih bergabung di kepolisian. Solidaritas pimpinan KPK dinilainya paling maksimal dengan penangguhan penahanan, bukan menghentikan proses penyidikan.

“Tindakan maksimal yang bisa dilakukan pimpinan KPK yakni minta penangguhan penahanan untuk memberikan rasa aman kepada penyidiknya bahwa mereka dilindungi pimpinan. Namun, proses hukum harus terus berlanjut hingga ada keputusan hukum yang terang,” sambungnya.

Jimly beralasan, penyelesaian yang melalui proses hukum atau peradilan dapat menjadi preseden baik di masyarakat. “Semua proses hukum harus terus berjalan agar masyarakat tahu bahwa semua warga negara sama di mata hukum,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Sabtu (2/5) kemarin. Usai bertemu dengan pimpinan KPK, kedua pihak bersepakat menuntaskan kasus yang menimpa mantan perwira polisi ini di pengadilan. “Kesepakatannya sama-sama KPK dukung kasus ini sampai pengadilan, membantu memfasilitasi kekurangan yang dibutuhkan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Menurut Badrodin, kasus Novel tahun depan kedaluwarsa. Bila tidak selesai, maka kasus ini menjadi persoalan hukum yang tidak terselesaikan. “Kita tadi sepakati dan proses sampai pengadilan. Silakan pengadilan putus bersalah atau tidak. Kelengkapan berkas akan kita kordinasikan dengan pimpinan KPK,” kata Badrodin.

Kasus Novel, lanjut Badrodin, sudah ditangani. Namun Novel yang dulunya bertugas di kepolisian, hanya mengenai sanksi disiplin, bukan pidana. “Namun belakang pelapornya komplain dan membuat laporan kasus diselesaikan,” kata Badrodin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan kinerja Polri dan KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. “Prinsipnya adalah bahwa KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum harus tidak boleh ada intervensi dari siapa pun.  Masyarakat memberikan kebebasan sepanjang fakta hukumnya dan ada kesaksian terpenuhi, sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Mendagri usai menghadiri IPDN Expo di Jatinangor, Jawa Barat, Sabtu malam (2/5).

Terkait kisruh antara Polri dengan KPK, yang terakhir berujung pada penangkapan dan penahanan penyidik KPK oleh Bareskrim, Tjahjo mencoba mengambil jalan tengah untuk meminta kedua lembaga tersebut berintegritas dalam menegakkan hukum. “Saya yakin dan akan mendukung upaya-upaya KPK dan Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” jelasnya.

Sementara itu, soal protes keras yang dilayangkan beberapa pihak kepada Polri karena menangkap dan menahan penyidik Novel Baswedan secara paksa, Mendagri mengatakan Kompolnas akan mengevaluasi jajaran Polri. “Pasti nanti akan ada, kita akan mengevaluasi seluruhnya sehingga Kompolnas bisa memberikan kontribusi dalam hal pengawasan dan masukan kepada pimpinan Polri,” katanya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala menilai, kasus yang menjerat penyidik KPK, Novel Baswedan, yang kini tengah ditangani kepolisian, merupakan murni kasus hukum. Ia meminta, agar penanganan kasus ini tidak dikaitkan dengan kisruh antara KPK-Polri jilid III.

“Saya menolak untuk dikaitkan dengan konteks KPK-Polri. Karena dalam konteks penetapan tersangka dan penahanan tidak ada kaitannya dengan KPK,” kata Adrianus saat diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (2/5/2015). Ia melihat, Polri memiliki alasan yang cukup kuat untuk segera menuntaskan kasus ini. Pasalnya, pada tahun 2016 mendatang, kasus ini kadaluwarsa dan tidak bisa dilanjutkan.

Sementara itu, berdasarkan catatan Kompolnas, ada ribuan kasus yang ditangani Bareskrim Polri kini mangkrak. “Kalau kita kaitkan dengan kasus Cicak-Buaya, memang ini langkah Polri untuk membalikkan situasi karena Polri kalah 1-0 dalam penangkapan Djoko Susilo. Tapi saat ini tidak dalam konteks itu, ada kasus di Polri yang harus diselesaikan dan ini jadi satu hal yang murni hukum,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyesalkan, adanya sikap sejumlah kalangan yang mengaitkan penangan kasus Novel dengan upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri. Menurut dia, tidak seharusnya penanganan kasus hukum terhadap seseorang dikaitkan dengan institusi dimana orang tersebut bekerja. (Son/Berbagai Sumber)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY