JPU Ternyata Memakai Ilmu Meramal Menuntut Jesssica 20 Tahun

JPU Ternyata Memakai Ilmu Meramal Menuntut Jesssica 20 Tahun

1345
0
SHARE
Teori fisiognomi adalah ilmu seni meramal atau mengamati wujud mata, hidung, gigi, & telinga yang sudah ketinggalan zaman karena digunakan pada abad ke enam sebelum Masehi.
Teori fisiognomi adalah ilmu seni meramal atau mengamati wujud mata, hidung, gigi, & telinga yang sudah ketinggalan zaman karena digunakan pada abad ke enam sebelum Masehi.

Jakarta, (WN) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) memakai ilmu seni meramal atau teori fisiognomi untuk untuk menuntut penjara 20 tahun terhadap Jessica Kumala Wongso dalam perkara kematian Wayan Mirna Salihin.

Teori fisiognomi adalah ilmu seni meramal atau mengamati wujud mata, hidung, gigi, & telinga yang sudah ketinggalan zaman karena digunakan pada abad ke enam sebelum Masehi.

“JPU menggunakan Teori fisiognomi untuk menjerat Jessica. Fisiognomi  adalah ilmu yang digunakan pada abad ke 6 sebelum Masehi, “ujar Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, di Persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Penggunaan kembali teori fisiognomi menunjukkan mundurnya proses hukum di Indonesia yang mengalami kemunduran. Ahli fisionomi yang didatangkan JPU untuk mengetahui seseorang terbukti menunjukkan hukum kembali ke zaman Masehi.

“Kami mohon agar teori fisiognomi tidak digunakan dalam kasus ini dan tidak lagi digunakan dalam persidangan-persidangan lainnya,” ujar Otto.

Sidang ke 28 yang digelar sejak pukul 13.11 WIB ini beragendakan penyampaian nota pembelaan Jessica terungkap bahwa kematian Mirna bukan karena racun zat Sianida. Hal itu disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi oleh ahli forensik kepada jenazah Mirna.

Dari 17 saksi yang dihadirkan JPU tidak ada satu orang-pun saksi-saksi mata yang melihat Jessica menaruh atau mencampur racun zat Sianida ke dalam gelas Mirna di kafe Olivier.

Rekaman CCTV di flash disk yang ketika dipakai dalam pemindahan data dari perekam video digital (DVR) tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga disebut tidak sah. Karena flash disk bukanlah barang bukti yang asli dan sudah diedit ahli.

Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa rekaman CCTV baru sah sebagai alat bukti kalau rekaman dibuat atas permintaan penegak hukum. Sedangkan CCTV di Kafe Olivier tidak atas permintaan penegak hukum. (Hermanto/Edward)

 

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY