Jokowi Kenapa Negara Tidak Tegas Melawan Radikalisme ?

Jokowi Kenapa Negara Tidak Tegas Melawan Radikalisme ?

485
0
SHARE
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, (WN) – Negara dinilai tidak mampu melawan kelompok-kelompok radikal yang mengancam kebhinekaan di Indonesia sebagai dampak ketidakdewasaan dan kecerobohan oknum elit politik yang menggunakan isu SARA untuk mendapatkan kekuasaannya.

Kehadiran negara melalui Presiden Republika Indonesia Joko Widodo (Jokowi)  dalam menyelesaikan kasus radikalisme dinilai tidak tegas.

“Upaya merongrong Pancasila sebagai dasar negara semakin hari semakin nampak sebagai gerakan yang cukup masif, hukum sebagai panglima sudah tidak diindahkan lagi,” ujar massa pro-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di lokasi aksi depan gedung Kementan, JL RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Kami berharap negara tidak boleh kalah oleh adanya kelompok-kelompok radikal yang menentang proses hukum. Negara harus tetap menegakkan hukum kepada seluruh masyarakat.

“Negara tidak boleh kalah, hukum harus tegak tak boleh diintervensi, tidak boleh kalah dengan kelompok radikal. Tegakkan kebenaran,” ujar salah seorang perwakilan massa aksi menggelar orasi di atas mobil komando.

Menurutnya, kita harus mensalatkan jenazah. Kita mengaku agama Islam yang paling mulia, tapi kita jangan menyatu dalam kemunafikan, ujar.

“Massa mengumandangkan lagu Indonesia Raya tujuannya untuk mengajak Presiden dan semua anak bangsa untuk memerangi radikalisme demi menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.

Sedangkan di dalam persidangan PN Jakarta Utara di Auditorium Kementan Ragunan, terlihat Ahok membaca pledoinya yang disiarkan Live di sejumlah televisi.

Bahkan Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sempat mengusir sejumlah pengunjung sidang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Pengusiaran itu dilakukan menyusul ada sejumlah orang yang berteriak. “Allahu akbar. Takbir!”,

“Perhatian ya ini di ruang persidangan, tidak boleh melakukan keributan ataupun interupsi. Hak pengunjung hanya untuk melihat persidangan. Kalau tidak tertib, ketua majelis akan mengeluarkannya,” ujar Dwiarso. (Wilson)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY