JK Minta KPK “Relakan” Samad Diproses Hukum

JK Minta KPK “Relakan” Samad Diproses Hukum

129
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati proses hukum yang menjerat Ketua KPK nonaktif Abraham Samad jika tidak ingin kehilangan martabatnya sebagai lembaga antirasuah. “Kalau KPK ingin dihormati, tentu saja harus menghormati proses hukum yang ada,” kata JK, sapaan akrabnya, saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut JK, pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum kasus dugaan pidana pemalsuan dokumen yang menjerat Samad di kepolisian untuk dihentikan. Wapres juga menilai Samad telah melanggar kode etik KPK karena diduga mempunyai afiliasi dan kedekatan dengan partai politik. “Karena proses (hukum) Abraham kan bukan hanya satu, ada masalah etika juga. Biar kita ikuti saja proses, menghormati proses hukum,” tegas JK.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Rikwanto mengingatkan Abraham Samad untuk tidak mangkir dari panggilan penyidik Polda Sulselbar. “Bila setelah pemanggilan ketiga tidak hadir pula maka akan dipanggil paksa,” tegas Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulselbar) telah menjerat Abraham Samad dengan pasal 264 ayat 1 terkait tindak pidana administarasi kependudukan dengan ancaman paling lama 8 tahun penjara. Penyidik telah melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan Abraham sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Pemeriksaan perdana ketua KPK nonaktif itu dijadwalkan Jumat (20/2) nanti.

Abraham Samad diancaman 8 tahun kurungan sebagai tersangka pemalsu dokumen kependudukan milik Feriyani Lim oleh Polda Sulselbar, pada 9 Februari dan diumumkan Senin pagi (17/2/2015) di Markas Polda Sulselbar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.

Penetapan tersangka Abraham Samad berdasarkan keterangan saksi-saki termasuk Feriyani Lim, Saksi ahli dan juga barang bukti. Polda juga telah memeriksa 23 orang sebagai saksi atas dugaan pemalsuan dokumen atasnama Feriyani Lim.

“Berdasarkan pemeriksaan barang bukti maka Abraham diduga keras mengurus dokumen kependudukan yang diduga terdapat pemalsuan di dalamanya dan digunakan mengurus paspor atas nama Feriyani Lim di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar,” Kata Kombes Pol Endi Sutendi Kabid Humas Polda Sulsebar.

Polda Sulsebar juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni Kartu Keluarga (KK) dimana tertulis Abraham Samad sebagai Kepala Keluarga dan Feriyani Lim sebagai Famili dengan alamat Jalan Boelevard Ruko Rubi Kec. Panakukang Makassar. KK dan KTP ini yang diduganakan Feriyani Lim mengurus Paspor. “Hari ini, 17 Februari penyidik melayangkan surat kepada Abraham Samad untuk dimintai keterangan pada tanggal 20 Februari nanti.

Diketahui kasus ini dilaporkan Ketua Lembaga Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri beberapa waktu lalu. Selanjutnya, kasus ini dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat per 29 Januari 2015. Berselang empat hari kemudian, polisi menetapkan Feriyani sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Feriyani disinyalir memakai lampiran dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Pasalnya, ditemukan dokumen administrasi kependudukan Feriyani di Jakarta dengan data berbeda, seperti perbedaan nama orang tua tersangka.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan ini belakangan menyeret Ketua KPK Abraham Samad, yang diduga membantu Feriyani dalam pembuatan dokumen. Dalam KK tersangka di Makassar memang mencantumkan identitas Abraham Samad dan keluarganya dengan alamat Jalan Boulevard Rubi II Nomor 48, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang. Kendati demikian, sejumlah saksi di tingkat RT, kelurahan, dan kecamatan kompak menyatakan Abraham Samad dan Feriyani tidak pernah terdaftar sebagai warga Kecamatan Panakkukang.

Sedangkan Abraham Samad melalui Kuasa Hukumnya, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan, kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pada 20 Februari mendatang.

“Tidak akan menghadiri panggilan sebelum ada kejelasan lebih. Saya katakan, surat panggilan tidak lengkap, dasar-dasarnya tidak disebutkan tempus delict (waktu terjadinya tindak pidana)-nya kapan, sehingga dia (Abraham) tidak tahu ini perbuatannya kapan,” kata Nursyahbani.

Selain itu Nursyahbani juga mengatakan, bahwa kliennya hanya ingin menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri bukan di Polda Sulselbar. Polda Sulselbar menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Orang nomor satu di KPK ini mejadi pesakitan karena diduga membantu tersangka utama Feriyani Lim untuk memalsukan dokumen kependudukan.

Atas perbuatan tersebut, Polda Sulselbar menyangka Abraham melanggar Pasal 263 ayat (1) (2) subsider Pasal 264 Pasal 264 ayat (1) (2) lebih subsider Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau Pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah UU Nomor 24 Tahun 2013.

Abraham disangka melakukan perbuatan yang terjadi pada tahun 2007 silam yang baru dilaporkan saat ini setelah KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Abraham dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Januari 2015 lalu. Dalam kasus ini, Feriyana Lim telah lebih dulu dijadikan Polda Sulselbar sebagai tersangka. Penentuan status tersangka Abraham merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulselbar pada Minggu lalu.

Terkait status tersangka tersebut, sebelumnya Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/2/2015) siang, Jokowi mengatakan bahwa pemberhentian kedua pimpinan KPK itu terkait dengan masalah hukum masing-masing.

Abraham menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Adapun Bambang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan perintah pemberian keterangan palsu oleh saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat. Ada satu lagi posisi pimpinan yang kosong di KPK setelah masa jabatan Busyro Muqoddas berakhir pada akhir tahun lalu.

“Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan keputusan presiden tentang pemberhentian sementara dua pimpinan KPK,” kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi menunjuk tiga orang untuk menjadi pimpinan sementara KPK. Ketiga orang tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP.

PROFIL 3 PIMPINAN KPK

(TAUFIEQURACHMAN RUKI)
Pria kelahiran Rangkasbitung banten 18 Mei 1946 ini adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1971. Ia meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 1987.

Pada tahun 1984 hingga 1985, Ruki pernah menjabat sebagai Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri. Ruki pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tiga periode yakni pada tahun 1992 hingga 2000.

Pada tahun 2003 hingga 2007 Ruki terpilih menjadi pimpinan KPK, baru selanjutnya posisi Ruki digantikan oleh Antasari Azhar pada tahun 2007.

(INDRIARTO SENO AJI)
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia ini, namanya sering mucnul sebagai saksi ahli atas beberapa kasus pidana di sejumlah persidangan.

Sebut saja saat sidang mantan Ketua Mahakamah Konstitusi Akil Mochtar, selanjutnya pada perkara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, termasuk saat perkara yang melibatkan petinggi KPK pada masa Bibit-Chandra, Indrianto selalu dirujuk untuk memberikan pandangannya perihal hukum.

Kini Indriarto, selain fokus menjadi pengajar. Ia juga rutin menerbitkan sejumlah buku tentang hukum.

(JOHAN BUDI)
Nama Johan Budi merupakan satu-satunya calon internal KPK yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Mantan juru bicara KPK selama tiga periode yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang pencegahan KPK ini, dinilai cukup progresif.

Johan sempat mengajukan mundur dari KPK pada tahun 2011, saat kasus wisma atlet disidik KPK. Namun Ketua KPK Abraham Samad tetap mempercayakan Johan sebagai anggota KPK.

Selama karir, sebelum di KPK, Johan disebut pernah meniti karir sebagai wartawan di Forum Keadilan, sebelum ia memutuskan untuk pindah ke majalah Tempo menjadi Kepala Biro Jakarta dan kemudian menjadi Kepala Tempo News Room pada tahun 2003. (Son/Berbagai Sumber)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY