Jangan Takut Properti Perumahan di Purwakarta Diobok-obok Bupati

Jangan Takut Properti Perumahan di Purwakarta Diobok-obok Bupati

1308
0
SHARE
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

Purwakarta, (WN) – Berbagai kalangan masyarakat sangat menyayangkan sikap ketakutan para investor untuk menginvestasikan uang di bidang properti di Kabupaten Purwakarta karena takut dengan risiko yang diterima.

Hal itu setelah keluarnya larangan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melalui aturan moratorium (menghentikan segala kegiatan) perizinan perumahan serta ikut campur tangan Bupati mengganti nama-nama perumahan.

“Tidak usah takut. Kekuasaan Dedi Mulyadi sebagai pejabat Bupati Purwakarta hanya tinggal satu tahun lagi. Setelah itu Dedi Mulyadi sudah tidak punya hak lagi untuk mencampuri urusan properti perumahan.

“Investor tidak usah ragu-ragu berinvestasi, kita cukup hanya sabar menunggu satu tahun saja untuk kembali bergairah membangun perumahan,” ujar Ketua LP-Tipikor, Jonathan kepada Harian Warta Nasional, Selasa (29/11/2016).

Kata Jonathan, kita sangat tahu bahwa di Indonesia ini ada “penyakit epistimologi” yaitu budaya “ganti pemerintahan ganti kebijakan” atau ganti pemimpin, pasti ganti lagi metodenya. Nah masa dua periode Dedi Mulyadi hanya tinggal satu tahun lagi, ujarnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Bupati Dedi Mulyadi dengan seenaknya mengganti nama perumahan di Purwakarta salah satunya adalah Bukit Kencana Resident yang berada di wilayah Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

“Itu namanya bukit, tapi berada di lembah, terus ada kata resident. Biasanya kan resident itu rumahnya besar-besar, tapi ini tipenya kecil-kecil. Jadi, mulai kemarin saya minta diubah kembali ke nama kampungnya,” ujar Bupati Dedi Mulyadi pada Jumat kemarin.

Bukan itu saja. Para pengembang properti dilarang masuk ke Kabupaten Purwakarta menanam investasinya untuk membangun Perumahan rakyat.

Atas perintah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah resmi mengeluarkan aturan moratorium (menghentikan segala kegiatan) perizinan perumahan.

Keluarnya aturan moratorium telah disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Entis Sutisna kepada wartawan.

“Kalau ada aparatur desa yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas,” Entis Sutisna.

Tindakan pemerintah membongkar perumahan tidak main-main. Terbukti, sejumlah bangunan perumahan tipe cluster di Kampung Cireok, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka dibongkar paksa oleh Pemkab Purwakarta melalui Satpol PP Pemkab Purwakarta.

Bangunan berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter itu dibongkar paksa. Baik dinding tembok serta atapnya diratakan atas perintah bupati.

Salah satu pengembang perumahan tipe cluster di Kampung Cireok, bernama Washington Panjaitan hanya bisa meratapi nasibnya atas kerugian yang dialaminya.

Kerugian yang dialami Washington belum diketahui. “Bupati tidak adil, bangunan saya dibongkar,” ujar Washington. (Rekson)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY