Ilegal Loging PTP Nusanatara 14 Manado Didesak Harus Segerah Dihentikan

Ilegal Loging PTP Nusanatara 14 Manado Didesak Harus Segerah Dihentikan

302
0
SHARE

MINUT, (WN) – Pada pemberitaan Edisi lalu telah diberitakan tentang illegal loging PTPN 14 di perkebunan Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara rupanya masih saja berlanjut. Entah sudah berapa ratus pohon serta ribu kubik kayu kelapa yang ada di lahan hak guna usaha (HGU) yang sudah ditebang dan diolah oleh pengelola kayu untuk selanjutnya di jual diluar daerah.

Kabar santer saat ini berkembang ternyata pihak PTPN 14 yang mendalangi soal penebangan pohon kelapa yang ada di lahan hak guna usaha (HGU) yang terletak dikawasan perkebunan Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara kenyataanya malah justru Kepala Unit Richard Manuputty mengeluarkan surat perintah tertanggal 10 oktober 2014 Mira/Mar/X/2014 tentang penebangan pohon kelapa produktif untuk selanjutnya pohon kelapa tersebut dijual kepengusaha kayu berinisial MD.

Kecaman demi kecaman terus disuarakan oleh Hukum Tua Marinsow Gabriel Tamasengge serta Masyarakat dan LSM LP-TPK mengingat adanya perintah dari Dereksi produksi dimakassar A.M Haris untuk tidak melakukan penebangan pohon kelapa dikawasan perkebunan marinsow. Kami hanya mengelola hasil perkebunan bukan mengelola penebangan pohon kelapa.? Itu sama saja melanggar aturan kesepakatan kontrak,” demikian diungkapkan A.M Haris sebagai dereksi produksi setelah mendengar adanya penebangan yang dilakukan oleh PTPN 14 yang ada dimanado.

Hasil penelusuran serta temuan investigasi koresponden Harian Warta Nasional ditemukan adanya kayu hasil olahan dengan berbagai jenis ukuran mulai dari ukuran tebal 6 cm lebar 12 cm panjang mencapai 4-5 meter, selain itu masih ada lagi yang berukuran lebar 6 cm lebar 16 dan panjang 3 meter. yang siap jual. Kayu hasil olahan tersebut selanjutnya di bawah menggunakan truk pengangkut. Kabar tersiar yang mana kayu kelapa dengan aneka ukuran tersebut rencananya akan dibawah ke Surabaya menggunakan kapal pengangkut.

Rupanya kegiatan penebangan pohon kelapa dilokasi tanah HGU ini sudah berlangsung cukup lama dilakukan,” namun masyarakat membiarkan kegiatan tersebut,” pasalnya menurut mereka pemerintah kemungkinan telah mengijinkan penebangan pohon kelapa yang ada dikawasan tanah HGU tersebut. Namun setelah mendapat kabar langsung dari pihak direksi produksi PTPN 14 A.M Haris yang berkantor pusat di Makassar Sulawesi selatan menyatakan yang mana pihaknya tidak pernah menyuruh bawahanya untuk melakukan penebangan pohon dikawasan tanah HGU apalagi sampai menjual ungkapnya.

Kami hanya memperoleh hak guna usaha atas lahan perkebunan tersebut guna pengolahan bukan mengolah kayu untuk ditebang. Mendapat informasi tersebut, kepala desa (hukum tua) desa marinso Gabriel Tamasengge melalui masyarakat akhirnya melakukan pencegahan dan melaporkan hal tersebut ke kepolian polsek likupang. Barang bukti ratusan kubik kayu kelapa serta 3 unit truk pengangkut kayu diamankan pihak berwajib. Barang bukti kayu yang belum diangkut masih banyak terdapat dibeberapa lokasi dan kami masyarakat mengamankan kayu kayu ini,” demikian ungkapan mereka.

Dilain pihak Kepala Unit PTPN 14 Richard manuputi yang berkantor di manado Lewat asistenya Ahmad Djafar mengatakan yang mana lahan hak guna usaha (HGU) tersebut diakui sebelumnya adalah milik usaha dari PT Perkebunan XXVIII setelah mendapat surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9/HGU/BPN/90 tetang pemberian hak guna usaha dan berakhir kontrak tersebut pada tanggal 31 desember 2015. Berdasarkan data yang diperoleh Surat Kabar Harian Warta Nasional disebutkan yang mana lahan tersebut dulunya bersetatus tanah bekas hak erfpacht verponding yang bernomor 62 dan nomor 168 atas nama NV.Moluksche Handels Vennootschap.

Namun anehnya pada tanggal 3 desember 1957 tanah tersebut dinyatakan telah dikuasai oleh Negara setelah dikeluarkanya undang-undang nomor 86 pada tahun 1959 juncto serta peraturan pemerintah nomor 19 pada tahun 1958. Menurut narasumber yang enggan dikorankan namanya mengatakan bawah tanah yang luasnya mencapai 1.539.68 Ha (seribu lima ratus tiga puluh delapan koma enam delapan hektar) yang terletak di Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara telah dikuasai oleh PT Perkebunan XXVIII sejak tanggal 20 nopember 1969 dengan berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi utara pada tanggal 25 agustus 1969 bernomor 119/KPTS/1969 dan keputusan mentri pertanian tanggal 23 juni 1973 bernomor 303/KPTS/U/6/1973.

Lantas bagaimana dengan PTPN 14 yang saat ini mengelola lahan hak guna usaha yang berada diperkebunan marinsow tersebut,? Sedangkan PTPN 14 tidak bisa menunjukan surat peralihan dari PT perkebunan XXVIII ke PTPN 14,” inilah yang menjadi tanda tanya besar masyarakat desa marinsow. Dan bagaimana dengan PT perkebunan XXVIII yang awalnya mendapat hak guna usaha diperkebunan marinsow namun saat ini hak guna usaha tersebut dikuasai oleh PTPN 14. Ketika Harian Warta Nasional mencoba mengkonfirmasi hal tersebut,” Asisten ADM PTPN 14 Ahmad Djafar mengakui yang mana pohon kelapa yang tumbuh di lahan hak guna usaha perkebunan marinsow tersebut menurutnya sepenuhnya adalah milik PT Perkebunan XXVIII yang sekarang dirubah nama menjadi PTPN 14.

Lebih lanjut Asisten menyarankan Harian Warta Nasional untuk menanyakan langsung kepada pak Richard Manuputi selaku kepala unit PTPN 14 yang berkantor dimanado. Namun begitu kami masyarakat desa marinsow berharap kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Minahasa utara dan kepolisian untuk mengusut tuntas kegiatan penebangan kayu kelapa dikawasan lahan HGU milik negara yang ada di desa kami,” sebab jangan sampai nantinya penebangan tersebut berdampak terhadap lingkungan didesa kami,” dimana lokasi tersebut dekat dengan rumah-rumah penduduk yang dikawatirkan nantinya terjadi longsor dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi banjir.

Disisi lain Ketua LSM LP-TPK Manado Amir Pontoh berharap pemerintah harus segerah menindak lanjuti dan memanggil Richard Manuputty sebagai kepala unit untuk segerah diproses secara hukum dalam hal persoalan penebangan pohon kelapa yang ada di perkebunan marinsow,” pasalnya masyarakat kecewa atas penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh PTPN 14 manado. Lain halnya dengan kepala desa (hukum tua) marinsow Gabriel Tamasengge mengatakan tidak setuju dengan penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh PTN 14 dan akan mengusut tuntas penebangan pohon kelapa diwilayahnya,” mengingat PTPN 14 diduga tidak memiliki surat yang sah atas penebangan tersebut.(KenFa / gabriel)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY