HM Hanafiah Harahap Reses ke Dapil Medan Denai

HM Hanafiah Harahap Reses ke Dapil Medan Denai

202
0
SHARE

MEDAN, (WN) – Anggota DPRD Sumut HM Hanafiah Harahap,SH melaksanakan reses ke Daerah pemilihan (Dapil) di Kecamatan Medan Denai, Selasa (25/11/2014), dimana konstituennya mempertanyakan tentang kebijakan Presiden Jokowi tentang Kartu Sehat (KS), Kartu Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Guna mengevisienkan dana konvensasi sebesar Rp 15 Triliun itu sampai pada sasaran rakyat miskin, dia menyarankan agar Pemerintah Pusat dan DPR-RI bisa duduk bersama. Hasil reses tentang program Kartu Jokowi itu katanya akan disampaikannya kepada DPP Golkar, agar keluhan dan temuan ini ditindak lanjuti, Kita tidak menginginkan uang konvensasi sebesar Rp 15 Triliun itu tidak sampai kepada sasarannya, yakni rakyat miskin.

Dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan melambungnya kenaikan harga gas elpiji 3 KG bahkan kini sudah sulit diperoleh di pasaran. lalu kemudian kerusakan prasarana dan sarana jalan yang harus segera diperbaiki pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi.

HM Hanafiah,SH, anggota DPRD Sumut dari Dapil I ( Medan A), menjawab pertanyaan warga Kecamatan Medan Denai ketika melakukan reses dipusatkan di Kelurahan Denai Jalan Jermal I menegaskan, program pemerintah tentang KS, KIS dan kartu Pintar, merupakan program pemerintah pusat.

Program ini merupakan konvensasi kepada rakyat miskin guna menanggulangi dampai kenaikan harga BBM. Jumlah yang diluncurkan itu katanya sebesar Rp 15 Triliun lebih. Program ni katanya tidak jauh beda dengan program pemerintah sebelumnya, cuma saja katanya dalam pelaksanaan program ini ternyata kurang tepat pada sasaran yang dituju. Raakyat miskin yang benar-benar membutuhkannya, ternyata tidak mendapatkannya.

Program Jokowi ini katanya malah membebani rakyat miskin, karena persyaratannya harus punya rekening bank. Untuk bisa membuka rekening bank, rakyat harus menabung dulu, minimal Rp 100.000. “Sedangkan manfaat yang didapat hanya uang sebesar Rp 400.000 saja ” katanya menegaskan.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut plus Seketaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut selain rakyat, para pejabat di Provinsi, kabupaten/kota pun masih sulit menjelaskan hal program Jokowi itu kepada masyarakat. karena kurang sosialisasi.

HM Hanafiah,SH juga prihatin dengan melambungnya harga gas elpiji 3 KG, apalagi sulit diperoleh di pasaran. Hal ini katanya merupakan bahan masukan yang sangat berharga untuk ditindak lanjuti. Selain masalah yang kini menasional ini, HM Hanafiah,SH juga menerima masukan dari warga kecamatan itu untuk ditindak lanjuti, baik kepada pemko Medan dan Pemprovsu. Terutama yang berkaitan dengan drainase dan prasaran jalan yang kini banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. (Harry)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY