Gebrak Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Mantan Ketua DPRD Langkat

Gebrak Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Mantan Ketua DPRD Langkat

183
0
SHARE

MEDAN, (WN) – Puluhan Massa dari Gabungan gerakan berantas korupsi Sumatera Utara (GERBRAK) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam aksinya mereka meminta agar Kejatisu melanjutkan pemeriksaan RHB Mantan Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun dan Persidangan Zul Hendra Purnama,SE Terkait pertimbangan putusan No.75/Pid sus-TPK/2014/PN.Medan dan berbagai dugaan korupsi di Kab. Langkat.

Kordinator GERBRAK SUMUT Saharuddin dalam Aksinya menyatakan, bahwa putusan No.75/Pid sus-TPK/PN.Medan dalam pertimbangannya menyebutkan diantaranya Zul Hendra Purnama,SE menaikkan harga tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah kurang lebih sebanyak 173 tiket dengan cara dihubungi melalui telepon oleh Zurwansyah, Ali Asri serta Zulhendra Purnama,SE akan dilakukan penuntutan secara terpisah, tegasnya.

Saharuddin juga menyatakan, besar nya biaya perjalan dinas luar daerah bagi anggota DPRD Kab. Langkat di Sekretariat DPRD Kab. Langkat TA 2012 yaitu Rp 27.187.970.000 dari anggaran tersebut yang dipergunakan adalah sebesar Rp 17.393.985.002.

Bahwa ada terdapat tiga perjalanan dinas yang berindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp. 33.683.200.00.- rincian pelaksana perjalanan dinas termuat dalam LHP No.114/LHP/XVIII.MDN/10/2013. Berdasarkan LHP BPK RI tersebut tanggal 29 Oktober 2013 pada lampiran 2 daftar perjalanan dinas terindikasi tidak dilaksanakan Tahun Anggaran 2012 dan 2013, Ucapnya.

Tegasnya, secara tegas menyebutkan adanya Inisial RHB dan DHP pada Sekretariat DPRD Kab. Langkat yang berindikasi tidak melaksanakan perjalanan dinas. Begitu juga terhadap Zul Hendra Purnama,SE telah ditetapkan sebagai tersangka, juga merupakan tugas dari pihak Kejaksaan untuk melanjutkan Persidangan, Ucapnya.

Sebelum mengakhiri orasinya, Saharuddin juga mengatakan protes atas pengangkatan serta Pelantikan Hasban Ritonga sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara, Mendesak agar DPRD PROV-SU dan Kemendagri untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan tersebut, tegasnya. ( Harry )

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY