Faktur Pajak Fiktif Marak, Dirjen Pajak Dihadiai Tunjangan Rp 117 Juta

Faktur Pajak Fiktif Marak, Dirjen Pajak Dihadiai Tunjangan Rp 117 Juta

135
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapat ‘hadiah’ dari Presiden Joko Widodo. Mulai April, tunjangan kinerja pegawai naik berlipat hingga angka Rp 117 juta per bulan untuk posisi tertinggi. Padahal, kinerja mereka dalam pengusutan faktur pajak fiktif para pengusaha pemilik perusahaan sebagai wajib pajak tak pernah diungkap sampai tuntas.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan kenaikan itu telah disetujui oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015. Peraturan tersebut diteken pada 19 Maret 2015 dan dilaksanakan mulai bulan April 2015.

Ironinya, modus dengan menggunakan faktur pajak fiktif atau setoran pajak aspal (asli tapi palsu) adalah yang terbanyak dilakukan WP badan atau perusahaan. Sehingga tunjungan yang diterima Dirjen pajak tak sebanding dengan maraknya kasus penggempalang pajak.

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP, mengungkapkan secara nasional tahun sangat banyak sekali perusahaan yang diduga menerbitkan faktur pajak fiktif.
Direktur Intelijen dan Penyidikan Dirjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan tindak pidana faktur pajak fiktif ini dimulai pada tahun pajak 2008 sampai 2012.

Modus operandinya, Sumarno menjual faktur pajak fiktif kepada U seharga 16 persen dari nilai PPN (pajak pertambahan nilai) yang tertera dalam faktur pajak. Selanjutnya faktur pajak fiktif itu dijual U kepada S seharga 22,5 persen dari nilai PPN. Lalu S menjualnya pada R seharga 25 persen dari nilai PPN. “R menjual lagi faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan pengguna faktur pajak seharga 40 persen dari nilai Ppn,” jelas Yuli.

Mereka menerbitkan faktur pajak fiktif melalui perusahaan PT Rezatama Niaga Sepakat, PT Menoreh Persada Mandiri, dan PT Samudera Victory Abadi.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan Perpres dikeluarkan lantaran Komisi XI DPR RI sudah menyetujui adanya kenaikan remunerasi bagi Ditjen Pajak. Di dalam APBN-P 2015, remunerasi untuk pegawai Ditjen Pajak dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun.

Tunjangan untuk eselon I yang melebihi Rp 100 juta belum termasuk Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) jika memang nantinya tak dihapus di perpres tersebut. Ada peningkatan sangat signifikan di perpres yang diterbitkan Jokowi ini dibanding Perpres nomor 156 Tahun 2014.

Tunjangan kinerja ini akan diberikan setiap bulannya dan di luar gaji pokok serta tunjangan jabatan. Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, besaran tertinggi didapat pejabat struktural eselon I yakni Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp 117.375.000, sedangkan paling rendah adalah untuk Penilai PBB Muda sebesar Rp 21.567.900. (son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY