DPRD Dituntut Revisi Perda KBU

DPRD Dituntut Revisi Perda KBU

556
0
SHARE

BANDUNG,(WN) – Para seniman dan aktivis lingkungan Wahana Lingkungan (Walhi) Jabar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Jln.Diponegoro Bandung, Selasa (4/11/2014).

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengatakan, aksi tersebut dilatar belakangi kekecewaan terhadap implementasi perda No.1 tahun 2008 tentang pemanfaatan ruang di kawasan Bandung Utara yang dinilai masih lemah.

“Kita meminta DPRD Jabar untuk kerja sesuai fungsinya melakukan pengawasan terhadap penegakan perda No.1 tahun 2008, tentang pemanfaatan ruang di kawasan bandung utara. Dimana kita menyampaikan permasalahan dan menyampaikan solusinya,” jelas Dadan.

Dikatakannya, Perda No.1 Tahun 2008 sendiri itu dikeluarkan pemprov jabar. Namun demikian hingga saat ini penegakannya belum optimal. “Perda itu sampai saat ini belum bisa ditegakan dan diimplementasi dengan baik. Bahkan banyak kelemahan, oleh karena itulah kita minta perda itu di evaluasi dan dikaji ulang. Perda ini kurang tegas, kita minta dprd merevisinya,” jelasnya.

Menurutnya, kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang sangat penting secara ekologis, karena menyuplai air tanah bagi wilayah cekungan Bandung. Sekitar 60 persen air tanah cekungan bandung disuplai dari kawasan Bandung utara seluas 38.543,33 hektar dan sisanya sekitar 40 persen dipenuhi dari kawasan Bandung Selatan.

Kawasan ini dibatasi barisan gunung burangrang, masigit, gedogan, sunda, tangkuban parahu dan manglayang, berada pada ketinggian sekitar 750-1000 meter diatas permukaan air laut.

“Sejak diundangkan tanggal 30 januari 2008, sudah lebih dari 5 tahun peraturan daerah Jawa Barat No.1 tahun 2008 di implementasikan berikut petunjuk tekhnisnya dalam pergub 58 tahun 2011. Namun fakta dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur, dikendalikan, dan dicapai dalam peraturan daerah ini,” katanya.

Hal senada pun diungkapkan Seniman, Rahmat Jabaril. Dikatakannya, KBU adalah kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air, termasuk di dalamnya terdapat kawasan terbuka hijau, hutan lindung, taman wisata alam dan sekaligus adanya kawasan lindung.
Sehingga. Sejak tahun 1982 telah dikeluarkan 7 SK gubernur dan 2 SK kementrian lingkungan hidup ditambah Meneg Agraria (BPN) yang intinya sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan kawasan bandung utara.

“Tetapi sekarang dalam kurun waktu 5 tahun lebih, perkembangan pembangunan di KBU semakin menjamur. Perluasan pembangunan permukiman, bisnis property seperti hotel, apartemen, villa, cottage dan sarana komersil lainnya terus terjadi.

Pertumbuhan hutan beton di kawasan Bandung Utara tidak terkendalikan, lahan hijau, resapan dan lindung sudah berubah menjadi bangunan bangunan beton. Padahal kawasan bandung utara telah ditetapkan sebagai kawasan strategi provinsi yang berfungsi lindung dan melindungi kawasan di bawahnya sebagaimana diatur dalam perda No.22 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Jawa Barat tahun 2009-2029,” paparnya. (tim)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY