Disdikpora dan Dishub Purwakarta Sarang Pungli ?

Disdikpora dan Dishub Purwakarta Sarang Pungli ?

815
0
SHARE
Ilustrasi Pungli
Ilustrasi Pungli

Purwakarta, (WN) – Sejumlah oknum pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta belum bebas dari pungutan liar (pungli).

Sebab, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang tidak tegas memberikan efek jera bagi oknum pemungut.

Kedua, warga masyarakat pun enggan melaporkan dan memilih secara sukarela membayar pungutan – pungutan tersebut.

Hasil pantauan Harian Warta Nasional menyebutkan, untuk pungli di Disdikpora marak terjadi dilingkungan sekolah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA.

Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Darangdan, Purwakarta. Pihak sekolah melakukan pungli terhadap buku LKS (Lembar Kerja Siswa) sebesar Rp.210.000 persiswa dan sebesar Rp 850.000 untuk pakaian seragam sekolah, batik, sepatu dan seragam olah raga serta pungli lainnya.

“Kami sebagai orangtua murid sudah menjadi sukarela membayar pungutan – pungutan di SMA Negeri 1 Darangdan. Kalau kami melakukan protes ke sekolah tidak ada gunanya lagi, karena oknum pegawai di sekolah pasti tidak akan ditindak atasannya karena atasannya sendiri sudah tau banyak pungli dan dibiarkan,” ujar para orantua yang tak mau disebut namanya.

Selain itu, kami juga khawatir dampaknya terhadap anak-anak kami nantinya. “Pokoknya nggak mau cari masalah lah, buat apa jadi pahlawan kesiangan melaporkan jika anak kami di sekolah yang akan di hukum, lebih baik pasrah aja bayar pungli,” ujarnya.

Sementara itu untuk pungli di pegawai dilingkungan Dishub Purwakarta juga masih marak terjadi di Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub, terminal hingga penindakan pelanggaran di jalan raya.

Para oknum Dishub berkedok retribusi untuk mendapatkan uang pungli. Sejumlah tempat pemungutan retribusi terhadap para sopir angkot dan sopir truk tronton yang melintas menjadi sarangnya.

“Para petugas Dishub mengutip uang kepada para sopir, tanpa memberikan lembaran bukti pembayaran retribusi,” ujar Oman salah satu sopir angkot Purwakarta.

Kata Oman, lembaran kertas bukti pembayaran retribusi tetap digenggaman ditangan kiri para oknum petugas dishub dan tidak mau memberikan, ujarnya.

Padahal, sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2012 lembaran bukti pembayaran retribusi seharusnya diberikan kepada para sopir.

Sedangkan Presiden Joko Widodo sudah menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) secara terpadu. Unsur yang terlibat di dalamnya adalah kepolisian, kejaksaan dan KPK. (Rekson)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY