Di Tapteng Diperlukan Seorang Pemimpin yang “Bersih”

Di Tapteng Diperlukan Seorang Pemimpin yang “Bersih”

431
0
SHARE
Puluhan masa menamakan diri Gerakan Muda Perjuangan Rakyat (Gempar) Tapteng berunjukrasa ke kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat pagi (20/1/2017).
Puluhan masa menamakan diri Gerakan Muda Perjuangan Rakyat (Gempar) Tapteng berunjukrasa ke kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat pagi (20/1/2017).

Tapteng, (WN) – Untuk membersihkan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara dari aparatur negara “Yang Kotor” diperlukan seorang pemimpin yang “Bersih.”

Ini mutlak, karena bagaimana mungkin seorang pemimpin yang tidak bersih dari kejahatan hukum bisa mampu melakukan pembersihan terhadap aparatur negara yang kotor, mampu menegakkan hukum sementara dirinya sendiri berlumuran kejahatan hukum.

“Sudah saatnya masyarakat Tapteng mencari pemimpin yang bersih pada pesta demokrasi pilkada langsung yang akan digelar pada bulan Pebruari tahun 2017,” ujar Ketua Kobar, Eddy, Sabtu (21/1/2017).

Masalahnya, korupsi politik di Tapteng terus menjadi berita utama (headline). Sejak Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia, terus menyerukan pertempuran melawan korupsi di negara ini.

Dorongan besar dari rakyat untuk memberantas korupsi di Tapteng terus bergema. Karena korupsi sangat menghambat pembagunan, menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di masyarakat.

Sebelumnya dorongan pemeberantasan korupsi telah disuarakan puluhan masa menamakan diri Gerakan Muda Perjuangan Rakyat (Gempar) Tapteng.

Mereka berunjukrasa ke kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat pagi (20/1/2017).

Dalam aksinya, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Sumatera Utara untuk mengganti Pj.Bupati Kabupaten Tapteng, Bukit Tambunan.

Pasalnya, Bukit Tambunan dituduh melakukan indikasi korupsi.

“Kami tidak percaya kepada Bukit Tambunan dalam hal memimpin dan mengelola APBD Tapteng. Saat dia menjabat sebagai Kaban Kesbangpolinmas Sumut tahun 2011 patut diduga melakukan tindak pidana korupsi diperkuat dengan audit BPK.

Yang mana kasus tersebut masih berproses hukum di Kejaksaan Agung RI, dan kami juga meminta agar KPK mengambil alih proses penyidikan kasus tersebut,” ujar Romy Pasaribu orator aksi.

Selain hal itu Gempar juga menyampaikan 7 poin tuntutan lain, diantaranya penghentian pelelangan barang dan jasa Kejari Sibolga dan Polres Tapteng melakukan pengawasan ketat terhadap proses lelang barang dan jasa di Pemkab Tapteng. (Rekson Pasaribu)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY