Dedi Mulyadi Naik Pitam, 1 Kepdes Mundur dan 2 Tak Dapat Honor

Dedi Mulyadi Naik Pitam, 1 Kepdes Mundur dan 2 Tak Dapat Honor

1964
0
SHARE
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

Purwakarta, (WN) – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi naik pitam kepada para kepala desa (kepdes) di Kabupaten Purwakarta. Satu orang kepala desa dikabarkan terpaksa harus memilih mengundurkan karena tidak tahan atas kebijakan orang nomor satu di Purwakarta itu.

Sedangkan dua kepala desa lainnya hanya mendapatkan sangsi berupa menahan honor atau gajinya. Para kepala desa hanya bisa pasra dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela diri.

Hasil pantauan Harian Warta Nasional pada hari ini, Sabtu (17/12/2016) menyebutkan, Kepala Desa Wanayasa David Wahyu Singgih memilih mundur setelah kasus yang menimpahnya dimediasi oleh Bupati Dedi Mulyadi.

Kasus pemukulan terhadap seorang warga Desa Garokgek Kecamatan Kiarapedes tidak diproses hukum asal David Wahyu Singgih asal mau memilih mundur dari Kepala Desa Wanayasa.

“Setelah dimediasi Bupati terkait kasus pemukulan, Pemda Purwakarta melalui Bagian Pemerintah Desa Setda Pemkab Purwakarta langsung mengeluarkan surat keputusan dengan melantik pejabat sementara mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Wanayasa,” ujar warga Wanayasa yang tidak disebutkan namanya, Sabtu (17/12/2016).

Sedangkan terkait dua orang kepala desa yang tidak mendapatkan honor dari pemerintahan Dedi Mulyadi yaitu, Kepala Desa Pesanggrahan, di Kecamatan Tegalwaru dan Kepala Desa Tajur Sindang, di Kecamatan Sukatani.

Kepala Desa Pesanggrahan dan Kepala Desa Tajur Sindang dinilai tidak bersalah tetap saja honor kedua kepala desa itu selama dua bulan ditahan bupati.

Alasan Bupati menindak kepala Desa itu hanya gara-gara jalan rusak di daerahnya padahal semua terkait perizinan pertambangan dikeluarkan Bupati sendiri melalui perizinan satu pintu.

“Jalan sudah rusak gara-gara jalan dipakai untuk mengangkut hasil tambang, itu sebabnya Kepala Desa-nya yang harus disalahkan,” ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Padahal, pihak Kepala Desa sendiri tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin pertambangan. (Rekson)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY