Bupati Gagal Mengurus Kesimpang Siuran Tapal Batas Dua Kabupaten

Bupati Gagal Mengurus Kesimpang Siuran Tapal Batas Dua Kabupaten

207
0
SHARE

BANYUASIN, (WN) – Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mengurus tapal batas antara Kecamatan Rantau Bayur dengan Kabupaten Muara Enim dinilai tak becus sehingga sampai saat ini belum terselesaikan ?

Kasus tapal batas ini membuat kontroversi di tengah masyarakat Kecamatan Rantau Bayur. Hal kesalahan dari Bupati Banyuasin, Tata Pemerintahan (Tapem), Camat Kecamatan Rantau Bayur sehinggah tanah yang sudah menjadi turun temurun yang di miliki Kecamatan Rantau Bayur berbatasan dengan Desa Muara Lematang, Kabupaten Muata Enim sudah banyak di serobot oleh Kabupaten Muara Enim.

Bukan tidak mungkin kelalaian pemerintah seperti ini menjadi pertumpahan darah di kemudian hari menyikapi dari kejadian tersebut ratusan warga desa rantau bayur melakukan aksi pemblokiran jalan yang akan di bangun Pemerintah Kabupaten Muara Enim, tepatnya berbatasan langsung antara Desa Rantau Bayur dengan Desa Muara Lematang. Seakan Pemerintah Banyuasin tutup mata. Di mana tangung jawab pemerintah Kabupaten Banyuasin ?, sehingga menimbulkan tanda tanya besar.

Plt Kepala Desa Rantau Bayur, Mashuri, mengatakan simpang siur tapal batas ini membuat masyarakat tidak terima dengan proyek pembangunan jalan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seharusnya di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin mengigat pembangunan yang di lakukan Kabupaten  Muara Enim tersebut telah membangun diatas tanah Kabupaten Banyuasin tepatnya di Desa Rantau Hayur, ujarnya.

Menurut Mashuri, untuk itu masyarakat akan terus menjaga dan melakukan pemblokiran sampai tapal batas di tentukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. sehingga kami memasang spanduk yang berisi “Stop Pembangunan Jalan Sebelum Tapal Batas di Tentukan”.

Di waktu yang bersamaan warga Desa Rantau Bayur berinisial MT (42) mengatakan, apakah mungkin Desa Rantau Bayur telah menjual tanah kepada Kabupaten Muara Enim sehingga dengan lancang pemerintah Muara Enim membangun di atas tanah Kabupaten Banyuasin.

“Kami sebagai masyarakat Desa Rantau Bayur mengharapkan kepada Gubernur Provinsi, Sumatra Selatan agar segera menyelasaikan tapal batas tersebut di dikarnakan kami sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah Kahupaten Banyuasin begitu juga dengan lahan pertanian kami juga di serobot Muara Enim di jadikan lahan perkebunan mereka.hingga saat ini Bupati Banyuasin belum ada pertanggung jawaban, katanya.

Beginilah penderitaan masyarakat kecamatan Rantau Bayur yang selama ini menjadi bulan-bulanan penguasa yang ada di Kabupaten Banyuasin. Mereka seakan tidak peduli dengan nasib masyarakat kecamatan Rantau Bayur. (atai/adi)

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY