Bagus…. Seluruh Anggota DPR RI Belum Gajian

Bagus…. Seluruh Anggota DPR RI Belum Gajian

376
0
SHARE

JAKARTA, (WN) – Perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) rupanya berdampak negatif yang ‘terstruktur, sistemik dan massif’. Gaji bulan Oktober untuk 560 anggota DPR, 1120 staf ahli dan 560 asisten tidak bisa dibayarkan.

Ini diungkap oleh PDIP, Nico Siahaan, yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Dia mengaku belum menerima pembayaran pasca duduk menjadi anggota DPR 1 Oktober lalu.

Menurut mantan artis itu, pembayaran gaji tertunda gara-gara struktur alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk. Salah satunya adalah Badan Legislatif dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang mengurus gaji. “Yang saya tahu kan akhir bulan kemarin kita sudah gajian. Tetapi belum,” ujar Nico.

Hal serupa disampaikan Staf Ahli Anggota DPR RI yang juga Koordinator Rembuk Tenaga Ahli & Asisten Pribadi (Retas) DPR RI Juan Forty Silalahi. Hinggal tanggal ’35’ ini dirinya belum menerima tranfer uang gaji dari kesekjenan DPR RI.

“Kita mempertanyakan Sekjen DPR RI yang hingga saat ini belum memberikan kejelasan soal gaji yang harus diperoleh tenaga ahli dan aspri DPR,” katanya.

Juan yang telah menjadi Tenaga Ahli hampir lima tahun ini mengatakan jika tidak digubris oleh kesekjenan DPR RI maka Retas yang berjumlah 1120 tenaga ahli ditambah 560 asisten pribadi akan mengadukan hal ini ke KPK.

“Jika hal ini tidak digubris maka retas maka akan mengadukan hal ini ke KPK untuk mengaudit keuangan Kesekjenan DPR RI dalam APBN 2014,” jelasnya.

Meski demikian dia berharap, konflik yang berada di DPR segera berakhir karena ini adalah efek domino dari pecah koalisi di DPR RI.

Juan mengaku selaku tenaga ahli dirinya seharusnya mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta belum dipotong 10 persen. Ini berlaku bagi seluruh Tenaga ahli sebanyak 1120 di DPR belum menerima gaji ditambah dengan 560 asisten pribadi.

“Kita meminta agar Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dapat menemukan titik kompromi politik yang sama-sama saling memperhatikan kepentingan rakyat lebih luas,” tukasnya. (TIM)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY