Awas Pertumpahan Darah di Tanah Cenderawasih Akibat Rekayasa Hukum

Awas Pertumpahan Darah di Tanah Cenderawasih Akibat Rekayasa Hukum

176
0
SHARE

SORONG, (WN) – Pertumpahan darah antara warga masyarakat dan aparat penegak hukum dikhawatirkan bakal pecah di tanah Cenderawasi, tepatnya di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat jika Polri tetap ngotot melakukan eksekusi terhadap Ajun Inspektur Satu (Iptu), Labora Sitorus.

Sejak kasus ini bau rekayasa hukum, ratusan warga masyarakat Sorong dan karyawan PT Rotua telah melakukan mengamankan ketat terhadap Labora. Setiap hari maupun siang dan malam, warga terus berganti-gantian ronda malam di rumah orang yang dianggap dermawan itu. Tak tanggung-tanggung, warga suku tersebut dilengkapi dengan persenjataan tajam berupa panah, tombak dan lainnya.

“Kasus Labora terlalu dipaksakan, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya. Kasus lebih banyak konspirasi dan rekayasa untuk kepentingan tertentu dalam persaingan bisnis, “tegas Erlina Tambunan Kuasa Hukum Labora Sitorus kepada wartawan.

Nama Labora tidak ada dalam perusahan itu, tapi Labora ditetapkan sebagai tersangka, sementara Direktur PT Rotua dan Perusahaan sama sekali tidak dijadikan tersangka, ini kan aneh, Labora dijerat pasal turut serta tapi pelaku utama tidak ada, itu yang membuat rakyat marah, tegas Erlina.

Informasi Harian Warta Nasional menyebutkan kasus Labora awalnya murni persaingan usaha kayu yang dikelola PT. Rotua. Namun ketika berita Labora di bonsai media seperti sekarang ini, bau konspirasi dan rekayasan diduga telah dilakukan oleh oknum Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tuduhan pasal-pasal berlapis. Baca Putusan PN SORONG Nomor 145/PID.B/2013/PN.SRG Tahun 2014, (http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/).

Akibat putusan yang dinilai rekayasa tersebut, aksi solidaritas terhadap Labora terus bermunculan hingga menimbulkan kemarahan rakyat Sorong di Kantor Distrik Sorong Barat, Senin lalu, tempat tersebut berubah menjadi lautan manusia, saat ribuan orang yang tergabung dalam pendukung Labora Sitorus, menggelar demo. Aksi yang berlangsung pukul 10.00 WIT ini, berjalan aman dan lancar, dibawah pengawalan ketat aparat.

Kejaksaan Agung pun menuduh Labora telah melarikan diri. Namun, faktanya, Labora saat ini masih ada di rumahnya didalam perlindungan warga masyarakat Sorong dan tidak benar melarikan diri. Labora dianggap orang baik oleh masyarakat sekitarnya karena telah membantu warga miskin dengan membangun rumah penduduk, rumah ibadah, menyekolahkan warga sekitar hingga kulia.

Dari sejak dahulu warga Sorong, Papua memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan beberapa daerahnya terisolasi dari peradaban dengan suku primitif. Di saat negara absen memperhatikan rakyatnya, ada Labora yang dianggap sebagai pahlawan semacam Robin Hood.

“Labora sulit dijemput karena dia dilindungi oleh warga masyarakat. Persoalannya, Labora dianggap dermawan oleh masyarakat, semacam Robin Hood, sehingga dilindungi,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Selasa (10/2/2015).

Mereka meminta agar kejaksaan tidak mengeksekusi Labora karena kasusnya yang penuh dengan rekayasa. “Kami siap pertumpahan darah jika Labora dieksekusi. Kami tidak mengerti berkas yang dipakai dalam persidangan ini berkas milik siapa? Sebab di dalam berkas tersebut tertera bahwa Labora adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Sorong dan berpendidikan S1.

Padahal kenyataannya Labora adalah anggota polisi aktif dan hanya berpendidikan SMA,” kata Juru Bicara Labora, Fredy Fakdawer di sela-sela unjuk rasa tersebut, Senin (9/2/2015).

Mereka meminta agar Ketua DPRD Kota Sorong dapat memfasilitasi perwakilan PT Rotua dan masyarakat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka juga minta Jokowi untuk membentuk tim independen guna menijau kembali perkara Labora.

Labora Sitorus saat di wawancarai wartawan mengaku bahwa proses hukum dihadapi sekarang ini hukum rimba. Kalau status orang sudah ditentukan kan wajib harus di BAP sebagai tersangka. Saya di BAP sebagai tersangka saja enggak pernah apalagi diperiksa,” kata Labora, Jumat (6/2/2015).

Dia juga mempertanyakan landasan hukum yang digunakan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan eksekusi kepadanya. “Dari mana Mahkamah Agung (MA) mengetahui bahwa saya bersalah, diperiksapun saya tidak pernah jadi saya anggap itu hukum rimba. Jadi kalau mereka datang hukum rimba, tembak saja saya di sini,” imbuhnya.

Labora mengatakan bahwa petugas dari kejaksaan dan anggota kepolisian sering menyambangi kediamannya dengan alasan silaturahmi, dan tidak ada yang memintanya kembali ke lapas. Kedatangan pihak kejaksaan hanya sekedar menjenguk. Dan pihak Kejaksaan yang ‘menjenguk’ tidak pernah menyinggung dirinya harus segera kembali ke lapas.

PN Sorong memvonis Labora hukuman dua tahun penjara plus denda Rp50 juta. Dia nyata melanggar UU Migas dan UU Kehutanan. Di pengadilan terbongkar, Labora punya duit di rekeningnya pribadi Rp 17 juta bukan sebesar Rp1,5 triliun yang dituduhkan. Sementara 13 September 2014, Mahkamah Agung memberatkan hukuman Labora menjadi penjara 15 tahun. Plus denda Rp5 miliar. (Son)

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY